bakabar.com, BANJARMASIN - Bupati Banjar H Saidi Mansyur beserta Sekda HM Hilman dan sejumlah kepala SKPD hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi dengan pembahasan pencegahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik wilayah Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (27/6) pagi.
Kegiatan juga dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Anggota Ombudsman RI Yohanes Widijantoro, Bupati dan Wali kota se-Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat membangun sistem yang lebih kuat, transparan, akuntabel sehingga celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dapat diminimalisir sejak dini.
“Pemprov Kalsel memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi khususnya disektor pelayanan publik karena pelayanan publik merupakan garda terdepan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Sahbirin Noor berharap melalui forum ini dapat mengidentifikasi area-area rawan korupsi, memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu Pimpinan KPK RI Alexander Marwata menjelaskan, melalui pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik dan anti korupsi untuk memperbaiki tingkat korupsi di Indonesia.
“Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menyejahterakan masyarakat serta peningkatan integritas aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik,” harapnya.
Pada Rakoor ini dilakukan diskusi panel, selaku moderator Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Maruli Tua dan menghadirkan tiga narasumber yakni Analis Kebijakan Utama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Muhammad Imanudin, Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dan Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli Brigjen Pol Adi Satya Perkasa.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Barang Milik Daerah yang diserahkan oleh pimpinan KPK didampingi Kakanwil BPN Kalimantan Selatan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota se-Kalsel.
Juga diserahkan sertifikat tanah masyarakat melalui program PTSL oleh Gubernur Kalsel didampingi Pimpinan KPK dan Kakanwil BPN Kalsel kepada 6 orang perwakilan masyarakat dan penyerahan penghargaan apresiasi koordinasi pencegahan korupsi di daerah.