bakabar.com, BANJARMASIN - Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel bakal digelar besok, Senin (1/9/). Aliansi Masyarakat Kalsel melawan bakal turun ke jalan. Dari mahasiswa, buruh, Ojol, termasuk masyarakat umum.
Polda Kalsel mengimbau agar penyampaian aspirasi di depan gedung dewan besok dilakukan secara tertib dan damai. Jangan sampai terprovokasi apalagi bertindak anarkis.
"Menyampaikan pendapat di muka umum boleh namun sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dengan tidak melakukan anarkis, tidak merusak bangunan, dan tidak terprovokatif," imbuh Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi.
Lebih lanjut, Adam mengingatkan untuk berhati-hati terhadap penyusup, provokator yang menyusup ke peserta aksi unjuk rasa. Hal ini, sudah diketahui oleh Jajaran Polda Kalsel.
“Hati-hati provokator saat demo 1 September di wilayah Kalsel. Para koordinator lapangan pastikan pastikan tak ada penyusup yang merusak tujuan dan penyampaian aspirasi,” ujarnya.
Terkait kejadian pada Senin 25 Agustus 2025 lalu, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa driver ojol Almarhum Affan Kurniawan, Adam memastikan proses hukum telah ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Adam pun mengajak seluruh masyarakat Kalsel , untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga keamanan dan kedamaian wilayah Kalsel.
“Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama dan seluruh elemen masyarakat untuk mengingatkan kepada sanak keluarga untuk bijak dalam menyampaikan aspirasi tanpa terprovokasi,” pungkasnya.
Untuk diketahui Jalan Lambung Mangkurat, khususnya di kawasan depan kantor dewan bakal dipadati massa aksi Senin besok.
Tuntutan hasil konsolidasi di alun-alun museum Wasaka, Jalan Pangeran Hidayatullah pada Jumat (29/8) malam lalu siap disampaikan massa aksi. Mereka ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Adapun tuntutan yang bakal disampaikan diantaranya terkait perbaikan kinerja serta tingginya gaji dan tunjangan anggota dewan yang tengah jadi sorotan publik.
Lalu tuntutan Kapolri mundur, pengawalan kasus penabrakan Ojol Affan Kurniawan, desakan pengesahan RUU perampasan aset dan RUU perlindungan masyarakat adat, hingga penolakan rencana penetapan Taman Nasional Meratus.