apahabar.com, BANJARMASIN – Pemutaran film dokumenter karya Watchdoc berjudul KPK The End Game dihelat di sejumlah titik Kota Banjarmasin, pada Senin (7/6) malam.
Menggandeng Banjar Public Initiative (BPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan Biro Banjarmasin Banjar pun turut menggelar layar sekaligus membuka ruang diskusi membedah film ini.
Dokumenter berdurasi 1 jam 59 menit itu bercerita tentang upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya yang dialami sejumlah orang-orang internal lembaga antirasuah tersebut.
Ambil contoh, soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang belakangan mencuat gegara tidak lolosnya puluhan pegawai KPK. Serta beredarnya daftar pertanyaan yang dianggap kontroversial saat tes berlangsung.
Dalam dokumenter, sejumlah peserta tes memang mengaku mendapat pertanyaan yang bias atau tidak sesuai dengan tugas-tugas pemberantasan korupsi.
Daddy Fahmanadie, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menilai bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diterima peserta tes juga tidak logis.
“Saya melihat ada upaya-upaya yang mengerucut ke arah End Game itu sendiri,” kata Daddy.
Dia menambahkan, adanya KPK tampak melemah sejak adanya revisi UU KPK. Ia menilai ada upaya mematikan kelembagaan melalui cara-cara yuridis atau lewat jalur hukum.
“Solusinya [penguatan kelembagaan] lagi, bisa lewat politik hukum itu sendiri. Bisa lewat MK,” kata dia.
Kendati demikian, ia berharap ke depan keberadaan KPK dengan integritasnya harus tetap dipertahankan.
“Dokumenter dari Watchdoc ini sangat memberi harapan bahwa pemberantasan korupsi ke depan sangat penting,” papar Daddy.
Peneliti Banjar Public Initiative, Rahmad Hidayat, mengatakan dengan hadirnya film ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk membuat gerakan-gerakan yang bisa ditanggapi oleh Presiden Jokowi.
“Ini bisa membuktikan dirinya apakah melakukan pelemahan? atau malah penguatan KPK. Di sini keberpihakan presiden kita diuji. Mari kita saksikan sama-sama,” kata Dayat.
Dia juga mengingatkan, bahwa KPK adalah “anak kandung” dari reformasi yang patut dijaga bersama-sama oleh berbagai pihak.
Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, bilang dokumenter KPK End Game menegaskan bahwa pentingnya segala sesuatu diputuskan secara terbuka dan transparan.
“Apalagi ini berkaitan dengan KPK yang masih kita butuhkan. Karena penegak hukum yang lain belum maksimal,” ujar Kis, sapaan Kisworo. Ia juga menyoroti belum tegaknya penegakan hukum di sektor pengelolaan sumber daya alam beserta potensi korupsinya.(*)