apahabar.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) RI, Rahmat Bagja mengaku belum mengantongi temuan PPATK terkait Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik.
"Tidak ada sampai sekarang, memang sudah ada dulu kan informasi seperti itu, tapi laporan tertulisnya, formal, belum," kata Bagja, Rabu (9/8).
Baca Juga: PPATK Temukan Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Mengalir ke Parpol
Bagja menerangkan bahwa hasil kejahatan telah lama beredar, namun PPATK tak kunjung melayangkan laporan.
Bahkan hingga kini surat yang disampaikan PPATK ke Bawaslu hanya berkaitan dengan persiapan pemilu dan mitigasi persoalan pemilu.
"Bulan Juni kalau tidak salah suratnya, tapi bukan soal aliran dana," tegasnya.
Baca Juga: KPK-PPATK Didorong Dalami Transaksi Gendut Kapolres Kotabaru
Maka ia belum dapat menindak para peserta pemilu yang belum memasuki masa kampanye. Namun ia lebih menyoroti jika terdapat temuan valid terkait laporan PPATK dapat ditindak melalui aparat penegak hukum, kepolisian.
"Ini kan masa sebelum kampanye, maka aparat penegak hukum, teman-teman kepolisian yang seharusnya diberikan oleh PPATK walaupun kemudian informasinya bisa kembangkan," jelasnya.
Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca Juga: Bareskrim Libatkan Ahli PPATK Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu, beberapa waktu yang lalu.
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," kata Ivan, Selasa (8/8).
Ivan menambahkan bahwa PPATK berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan. Sebab disinyalir tak ada satu peserta pemilu yang bersih dari kejahatan.
"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar," jelasnya.