apahabar.com, BALIKPAPAN – Sejumlah sopir truk mengeluhkan antrean bahan bakar solar subsidi SPBU di Balikpapan. Untuk mendapatkan solar subsidi dalam dua bulan terakhir, sopir truk harus mengantre hingga dua hari.
“Sudah dua bulan ini begini. Antre panjang betul. Antre jam 5 sore, besok sore baru dapat. Jadi 24 jam kita baru dapat. Aduh janganlah begini. Nanti pada teriak semua itu. Ini sopir saya sudah pada teriak,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kota Balikpapan, Risman Sirait, Senin (3/5).
Dia berharap Pertamina segera mencari solusi agar masalah antrean ini bisa diatasi.
“Harapan kami teman-teman dari Pertamina juga harus melihat kondisi yang ada di lapangan. Jangan hanya di kantor. Sudah di drop sekian kiloliter? Misalnya 24 kiloliter hari ini, benar nggak itu semua sudah didistribusikan kepada yang berhak mendapatkan solar subsidi?” ungkapnya.
Persoalan ini, kata dia, berpotensi menghambat pengantaran sembako ke pelabuhan maupun ke distributor. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi.
Risman meminta agar stakeholder juga ikut memperhatikan kondisi ini. Sebab pihaknya selaku pengusaha truk yang mengangkut sembilan bahan pokok akan terhambat dan berdampak pada harga pasar.
“Semua itu link, kalau semua ini macet, ya, macet semua. Jangan salahkan kami kalau nanti tidak bisa suplai barang dari pelabuhan ke distributor. Bagaimana kita bisa jalan coba kalau satu hari dua hari antre? Sementara ini mau lebaran loh, kok seperti ini? Apakah dari Pertamina, pemerintah, atau para stakeholder tidak antisipasi dulu?” terangnya.
Sementara itu Manager Communications, Relations and CSR Pertamina MOR VI Kalimantan, Susanto August Satria, mengatakan kuota BBM sejatinya tidak ada kekurangan dan tidak ada kelangkaan. Hanya saja hingga saat ini terjadi pengalihan kuota biosolar dari SPBU KM 9 ke SPBU KM 14.
“Saat ini ada pengalihan kuota Biosolar dari SPBU KM 9 ke SPBU KM 14, sehingga tampak antrian truk di KM 14. Kita masih melakukan evaluasi dahulu untuk SPBU KM 9,” ujarnya.
Dia mengakui kondisi pengalihan kuota biosolar tersebut sudah terjadi sejak Oktober 2020 lalu. Namun pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak Aptrindo untuk mencari solusi dari permasalahan ini.
“Besok rencananya akan dilakukan pertemuan untuk mendiskusikan terkait hal ini dengan Ketua Aptrindo,” pungkasnya.