apahabar.com, BANJARBARU – Dunia pendidikan di Kalimantan Selatan sedang disorot.
Itu setelah dua oknum guru honorer dan satu oknum guru berstatus PNS di Kotabaru dan Tanah Bumbu diduga terkait dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, M Aswan, menilai kepala sekolah memegang peranan penting dalam meminimalkan penyebaran paham radikal.
“Dulu pernah ada masalah ada tulisan di buku mata pelajaran yang menyinggung perasaan salah satu organisasi, nah, kita bahas bersama dan bisa selesai. Jadi pastinya kepala sekolah dulu yang menjadi ujung tombak kami,” jelas Aswan kepada apahabar.com, Selasa (25/8).
Selain kepala sekolah, pengawas sekolah di Banjarbaru juga turut aktif melaporkan jika ditemukan hal hal yang menyimpang.
Sejauh ini, dia menilai koordinasi pendidik antar sekolah di Banjarbaru sangat bagus, sehingga setiap ada permasalahan bisa cepat diatasi.
“Di Banjarbaru ini ‘kan ada FKUB (Forum Kerukunam Umat Beragama), ya, kita bersama-sama membahas jika ada kasus,” terangnya.
Dia menegaskan tidak ada tenaga pendidik di Kota Idaman yang terkait dengan organisasi terlarang.
“Alhamdulillah tidak ada kasus seperti itu. Kita di Banjarbaru ini sangat terbuka budayanya. Jadi para guru pun sangat paham dengan itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, jika ditemukan pendidik yang mengikuti paham radikal, Disdik Banjarbaru akan mengikuti aturan yang berlaku.
“Saya tidak bisa mengomentarinya, cuma kita kan negara hukum, tergantung bagaimana prosesnya mungkin akan memberikan teguran dulu tapi kalau kasusnya melibatkan hukum ya kita ikuti aturan hukum,” pungkasnya.
Editor: Puja Mandela