bakabar.com, BANJARBARU - Meski belum memasuki puncak musim kemarau, Pemprov Kalimantan Selatan melalui BPBD mulai menyiapkan usulan bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan atau antisipiasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi cuaca di Kalsel beragam, karena terkadang panas dan hujan yang tidak merata. Adapun berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau di Kalsel terjadi Agustus 2025.
Berdasar data tersebut, BPBD Kalsel berencana mengusulkan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bantuan yang diusulkan berupa 5 unit helikopter water bombing dan 2 heli patroli, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Keberadaan heli water bombing berguna untuk melakukan pemadaman maupum pembasahan lahan yang tidak dapat dijangkau tim darat. Sedangkan OMC dinilai efektif untuk meminimalisir atau antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
"Kami sudah membuat nota dinas kepada Gubernur Kalsel untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat lebih awal," papar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, Sabtu (10/5).
"Setelah mendapatkan tanda tangan gubernur, dokumen akan diserahkan ke pemerintah pusat," sambungnya mewakili Plt Kepala BPBD Kalsel, Farid Fakhmansyah.
Juni-Juli diharapkan sudah ada jawaban dari pemerintah pusat terkait usulan bantuan tersebut, "Sudah banyak provinsi lain yang juga mengusulkan bantuan. Oleh karena Kalsel lebih cepat, diharapkan realisasi bantuan juga lebih cepat," jelas Bambang.
Usulan bantuan OMC dan heli water bombing tidak harus diawali dengan penetapan status siaga. Cukup menggunakan rekomendasi data dari BMKG, daerah sudah bisa mengusulkan bantuan ke perintah pusat. Diketahui Kalsel termasuk 7 provinsi yang diprioritaskan dalam penanganan karhutla.
Berkaca dari musim kemarau 2024, penanganan karhutla di Kalsel diklaim cukup berhasil dibanding 2023. Tercatat lahan terbakar berkurang lebih dari 50 persen dibanding 2023.