apahabar.com, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim segera menangani kasus kekurangan gizi kronis atau stunting.
Menurutnya masalah stunting di Kaltim masih menjadi momok karena tidak ada penurunan signifikan pada tahun 2023. Hal ini perlu menjadi atensi lebih dari pemerintah.
"Stunting di Kaltim tak turun-turun, masih di angka 23 persen. Itu sudah jadi salah satu prioritas pusat juga. (Pemerintah) pusat, setahu saya, juga sudah kirim bantuan-bantuan banyak untuk penanganan stunting," kata Ananda di Samarinda, Minggu (12/11).
Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut Kenali Diri Sendiri Jadi Kunci Sukses untuk Milenial
Stunting perlu ditangani khusus karena masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus. Apalagi ia berdampak pada pertumbuhan anak.
Ia menguraikan faktor-faktor pemicu stunting sangat kompleks dan harus ditangani dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.
"Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi penggiat Posyandu," tuturnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Prihatin Jadi Daerah Kaya Energi, Tapi Ada Desa Tanpa Listrik
Ananda menyampaikan pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu. Tapi, masalah penanganan stunting harus dilakuakn secara serius agar lebih dimaksimalkan agar bisa mencapai angka di bawah standard nasional.
Legislator daerah pemilihan Samarinda itu menjelaskan Posyandu berperan vital untuk menangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
"Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim," ujarnya.
Ananda juga mengingatkan sinergi tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menangani stunting. (ADV/DPRD Kaltim)