Anggaran Angkutan Perintis

Anggaran Subsidi Angkutan Perintis 2024, Alokasinya Rp4,1 Triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan alokasi anggaran subsidi perintis di semua moda transportasi pada 2024 sebesar Rp4,1 triliun.

Ilustrasi - Bus Damri Cabang Mataram melintasi trayek perintis menuju salah satu desa terpencil di Pulau Sumbawa, NTB. Foto: ANTARA

apahabar.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan alokasi anggaran subsidi perintis di semua moda transportasi pada 2024 sebesar Rp4,1 triliun.

"Subsidi ini memang rada kurang sehingga kami harus melakukan realokasi terhadap dana-dana dari sektor yang lain," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (6/6).

Secara rinci, dari total alokasi anggaran Rp4,1 triliun, perhubungan darat mendapatkan alokasi sebesar Rp1,5 triliun untuk 327 trayek angkutan jalan, 33 trayek angkutan antarmoda, serta 7 lintasan angkutan barang. Selain itu, ada alokasi perintis penyeberangan untuk 274 lintas dan roro long distance ferry untuk 2 lintas.

Anggaran juga dialokasikan untuk angkutan perkotaan di 10 kota serta angkutan perkotaan untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, alokasi anggaran subsidi perintis juga diperuntukkan bagi sektor perkeretaapian sebesar Rp176,98 miliar untuk 7 lintas subsidi perintis.

Baca Juga: Realisasi Anggaran Kemenhub per Mei 2023 Capai 31 Persen

Adapun untuk perhubungan udara dialokasikan Rp554 miliar untuk 42 rute perintis kargo, 220 rute perintis penumpang, 1 rute subsidi kargo, 1.683 drum subsidi BBM kargo dan 8.759 drum subsidi BBM penumpang.

Sedangkan di perhubungan laut, alokasi anggaran sebesar Rp1,87 triliun untuk 117 trayek perintis laut, 6 trayek kapal ternak, 35 trayek tol laut serta 16 layanan kapal rede. Alokasi anggaran subsidi perintis itu belum termasuk subsidi PSO untuk transportasi masyarakat.

Budi Karya mengatakan dari DIPA Kementerian Keuangan, ada juga dua jenis subsidi PSO yang diberikan untuk transportasi masyarakat yaitu PSO perkeretaapian senilai Rp4,7 triliun untuk layanan kereta api antarkota, kereta api perkotaan, dan LRT Jabodebek serta subsidi PSO untuk transportasi laut sebesar Rp3,2 triliun.

"Dari DIPA kita mendapatkan Rp4,7 triliun (untuk perkeretaapian). Laut mendapatkan porsi yang sangat besar Rp3,2 triliun, terutama berkaitan dengan keperintisan dan tol laut," katanya.