bakabar.com, BANJARMASIN – Megaproyek Tugu Nol Kilometer senilai ratusan miliar rupiah di kawasan eks kegubernuran Kalimantan Selatan ditanggapi kontra oleh pemerhati kebijakan publik, Subhan Syarief.
“Dibanding tugu, lebih baik membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian dan penanggulangan bencana akibat dampak kerusakan lingkungan,” ujar Subhan Syarief kepada bakabar.com, Selasa (16/8).
Sedianya lelang tugu yang bakal menjulang hingga 66,6 meter itu sempat batal lantaran kontraktor tak memenuhi syarat. Kendati begitu, di puncak Hari Jadi ke-72 Kalsel, Gubernur Sahbirin Noor beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah secara simbolis meletakan batu pertama tanda dimulainya megaproyek tersebut.
Tugu yang menjadi ‘kado’ ulang tahun Kalsel dan digadang menyaingi Monas ini ditaksir bakal menelan biaya hingga lebih Rp160 miliar. Lewat skema pembiayaan tahun jamak, pada tahap awal pembangunan Pemprov sudah menganggarkan Rp27,3 miliar dari kas APBD Kalsel guna bangunan pondasi. Sesuai rencana, proyek ini selesai pada 2024 mendatang.
Subhan menilai pembangunan tugu bertentangan dengan tema pembangunan Kalsel pada 2023, seperti yang diusung Gubernur Sahbirin yaitu "Penguatan daya saing SDM guna meningkatkan perekonomian berkelanjutan".
“Apakah pembangunan tugu memang ada korelasi kuat dan berdampak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” ujar Subhan.
Sesuai tema yang diusung oleh Sahbirin, seharusnya pembangunan Kalsel berfokus pada tiga sektor. Yakni kesehatan, pendidikan dan SDM.
Selanjutnya, optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN dan pendukung food estate.
Termasuk juga pada sektor ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta meminimalisir bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Termasuk mawas diri terhadap pandemi Covid-19 yang belum dinyatakan berakhir.
Dari uraian gubernur tersebut pada dasarnya sudah bisa diketahui dan disimpulkan ke mana seharusnya fokus utama pengunaan APBD Kalsel.
“Apakah membangun Tugu 0 Km sudah dikaji atau diperhitungkan secara akurat dan berdampak terhadap apa yang mau dicanangkan oleh gubernur antara lain ‘Penguatan daya saing SDM’, ini yang masih tanda tanya,” sambung Subhan.
Lebih jauh, Subhan juga tak melihat korelasi langsung antara pembangunan Tugu 0 Kilometer dengan upaya meningkatkan produksi pertanian dan sektor industri atau UMKM yang menjadi target pembangunan Kalsel, 2023 mendatang. Termasuk hal banjir yang rutin mendera.
“Tentu dasarnya akan sulit untuk mengaitkan pembangunan tugu dengan fokus utama dari tujuan pembangunan Kalsel seperti yang diuraikan gubernur,” ujarnya.
Atau apabila tujuan membangun untuk membangkitkan sektor pariwisata, maka menurutnya masih perlu analisis secara mendalam asas manfaat yang akan didapatkan masyarakat. Mengingat, jangka waktu pembangunan yang cukup panjang atau lebih dari 1 tahun dengan biaya hingga ratusan miliar rupiah.
Bila dikaitkan dengan kondisi saat ini di mana sektor ekonomi yang lagi tak stabil, pakar hukum konstruksi satu ini juga menguatirkan biaya pembangunan yang akan membengkak.
“Padahal proyek ini bila dilihat secara mendalam dasarnya bukanlah masuk dalam kategori kelompok program yang mendesak dan urgen seperti yang disampaikan oleh gubernur, atau dengan kata lain tak terkait langsung dengan fokus pembangunan Kalsel di tahun 2023,” terangnya.
Beda halnya, sambung Subhan, bila dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, atau untuk membangkitkan UMKM, maka dampaknya pasti terasa kuat.
Atau, kemudian bila dikaitkan dengan hal infrastruktur pendidikan ataupun kesehatan, tentu dengan dana segede Rp160 miliar bisa digunakan membangun pasar, sekolah atau puskesmas bahkan rumah sakit.
“Kesimpulannya, membangun Tugu 0 Km memang dapat meningkatkan kebanggaan bagi warga Kalsel. Akan tetapi, bila melihat aspek urgensi dan juga kondisi saat ini pasca-Covid 19 yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan dunia maka sebaiknya dipertimbangkan lagi, mengingat masih banyak yang program lain yang mendesak dan lebih memerlukan dukungan dana APBD,” pungkasnya.
