bakabar.com, BANJARBARU – Gustafa Yandi salah satu dari tiga pejabat Pemprov Kalsel yang nonjob akhirnya angkat bicara.
Gustafa Yandi sebelumnya dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
Namun sebelumnya alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) tersebut sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel di era Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin.
Tak lagi sebagai pejabat tinggi pratama, Yandi mengaku berbesar hati. Ia mengaku takkan mempermasalahkan keputusan sang gubernur meski peluang untuk menggugat keputusan itu masih terbuka.
"Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tentunya kita harus loyal kepada pimpinan, harus siap ditempatkan di mana saja dan sebagai apa saja," ungkap Gustafa Yandi kepada bakabar.com, Rabu (2/3).
"Apalagi saya ASN yang merupakan alumni sekolah pendidikan kepamongprajaan, yang pola pendidikannya menanamkan nilai-nilai yang di antaranya adalah nilai dedikasi, taat dan loyal," tutur pria berusia 55 tahun itu.
Terlebih, sejak dirinya sekolah D3, S1 hingga S2, semua biaya ditanggung Pemprov Kalsel. Menurutnya, ini sebagai balas jasa atau 'bayar hutang' ke pemprov karena sudah menanggung biaya pendidikannya.
Tentu saja kata dia, harus tetap mengabdi sebagai ASN Pemprov Kalsel, terlepas siapapun pimpinannya, tetap taat dan loyal.
"Kemudian disaat pimpinan menghendaki saatnya berakhir untuk suatu jabatan tertentu, walaupun kita belum merasa cukup untuk 'bayar hutang' tadi, maka kita harus siap menerimanya," tutupnya.
Sementara itu dua pejabat lain yang bernasib serupa adalah Yusuf Effendi mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel dan M Rusli sebelumnya Kepala Biro Umum Setdaprov Kalsel.
Pergeseran Pejabat
Selain membebaskan jabatan, Gubernur Sahbirin juga menurunkan pangkat sejumlah pejabat dan melakukan mutasi besar-besaran.
Ada beberapa kepala dinas yang digeser. Total sebanyak 15 pejabat dilantik langsung oleh Sahbirin di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (25/2).
Sahbirin menegaskan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah roda pemerintahan.
"Ini kelaziman yang berulang-ulang terjadi dalam organisasi pemerintahan, baik karena penyegaran, prestasi maupun evaluasi yang telah kita jalankan secara proporsional, termasuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.
Paman Birin-sapaan akrabnya, meminta pejabat baru dilantik tersebut mampu bekerja lebih baik, cepat dan tanggap terhadap dinamika yang berkembang.
"Khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi yang melekat di SKPD yang saudara-saudara pimpin," pintanya.
Selain itu, gubernur meminta pimpinan SKPD untuk mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalsel.
"Di tahun 2022, kita mulai bekerja untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan," ujarnya.
Terlebih, Kalsel digadang-gadang sebagai gerbang ibu kota negara sekaligus penyangga pangan IKN.
"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja saudara. Saya tidak segan-segan untuk mengganti pejabat di posisi manapun jika kinerjanya tidak sesuai harapan," pungkasnya.
15 Pejabat Dilantik
Tercatat 15 pejabat dilantik langsung oleh Gubernur Sahbirin Noor di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (25/2).
Mereka adalah Nurul Fajar Desira, yang sebelumnya Kepala Bappeda kini menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel.
Siswansyah, dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sekarang sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel.
Sulkan, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Suparno, sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) bergeser jadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Husnul Hatimah, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sekarang Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Irfan Sayuti, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan KB kini menjadi Kepala Disnakertrans. Adi Santoso, Asisten Administrasi Umum bergeser sebagai Kepala DP3A.
Mantan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Fathurrahman menjadi Kepala DKP. Zulkifli, menjadi Kepala Disdukcapil dan KB yang dulunya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Faried Fakhmansyah, dari Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sekarang menjadi Kepala DPMD.
Gusti Yanuar Noor Rifai, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi bergeser jadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).
Izaak Zoelkarnain, mantan Direktur RSUD Ansari Saleh sekarang menjabat sebagai Direktur RSUD Ulin.
Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah, Agus Dyan Nur sekarang Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Ulin. Muslim, dari Kepala Dinas Kesehatan bergeser jadi Kepala Diskominfo.
Dan terakhir, Ina Yuliani mulanya Kepala Biro Perekonomian Setdaprov bergeser Kepala Bidang Ketransmigrasian Disnakertrans.