bakabar.com, BANJARMASIN – Masyarakat Banjarmasin patut berbangga.
Sebentar lagi, sungai Veteran Banjarmasin bakal disulap layaknya Venesia Italia.
Bukan kaleng-kaleng, megaproyek revitalisasi sungai Veteran menelan dana sebesar Rp 1 triliun.
Ini merupakan program dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri bekerja sama dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
“Program ini diinisiasi mitra kerja Komisi II DPR RI. Yakni Ditjen Pembinaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kemendagri bersama mitra saya sebelumnya di Komisi V, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR,” ucap Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Senin (7/3).
Banjarmasin sendiri masuk dalam program ‘National Flood Resilience Program’ atau penanganan banjir di perkotaan.
“Rakyat kota Banjarmasin mendapat program National Flood Resilience Program atau penanganan banjir di perkotaan dengan dana Rp 1 triliun,” katanya.
Bersumber dari Bank Dunia
Sungai Veteran Banjarmasin tempo dulu. Foto-net
Program ini berasal dari kerja sama pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).
“Insya Allah tahapannya dimulai 2022 ini dan berakhir 2025 nanti,” beber putra asli Barabai HST itu.
Kolaborasi pemerintah kota dan DPRD Banjarmasin menjadi kunci keberhasilan megaproyek tersebut.
Dewan Setuju Sungai Veteran Banjarmasin Disulap bak Venesia Italia, Asal…
Terutama dalam konteks pembebasan lahan.
“Mari kita bersama-sama bergotong-royong membangun Banua menuju Kalsel yang lebih baik,” tegasnya.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyambut baik rencana pembangunan tersebut.
“Alhamdulillah, terima kasih banyak Dinda,” tulis Ibnu Sina di kolom komentar Instagram @bang.rifqi.mrk.
Kisruh Ibu Kota Kalsel
Penampakan desain revitalisasi sungai Veteran Banjarmasin. Foto-Instagram
Di tengah kisruh pemindahan ibu kota provinsi Kalsel ke Banjarbaru, Banjarmasin justru ketiban durian runtuh.
Kota berjuluk Seribu Sungai ini malah mendapat megaproyek revitalisasi sungai Veteran Banjarmasin.
Yang mana angkanya tak main-main, yakni Rp 1 triliun.
Kondisi tentu sejalan dengan pernyataan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM, Samahuddin Muharram.
Sebelumnya ia menilai, pemindahan ibu kota ke Banjarbaru tak berimbas terhadap penambahan anggaran.
Sebab, semua tergantung lobi politik kepala daerah ke pemerintah pusat.
“Itu pun kalau pemerintah daerah bisa memanfaatkan momentum, melakukan lobi politik ke pemerintah pusat,” kata Samahuddin belum lama tadi.
Menurutnya, pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan hanya bersifat administratif apabila pemerintah kota tidak bisa mengelola dan memanajemen pemerintahan.
“Pemindahan ibu kota hanya akan bersifat administratif apabila pemko tak bisa mengelola dan memanajemen pemerintahan,” tegasnya.
Sebab jelasnya, variabel untuk menciptakan good government adalah harus terbangun tiga unsur.
Pertama pemerintahan itu sendiri, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat setempat.
“Kalau tiga variabel ini tidak terjadi sinergitas yang baik, maka kesejahteraan masyarakat Banjarbaru tentu saja tidak berkembang cepat,” tutupnya.
