bakabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah pemerintah daerah dikabarkan belum melunasi tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kalimantan Selatan.
Data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, total tunggakan insentif Nakes tahun ini mencapai Rp94 miliar. Yang baru terbayar hingga Oktober ini dilaporkan baru sebesar Rp49 miliar.
"Jadi masih ada tunggakan tahun 2021 ini dari APBD sebanyak Rp39 miliar," ucap Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy Mahani Harahap, Rabu (13/10).
Adapun, daerah yang menunggak insentif nakes terbesar ada di Kota Banjarbaru senilai Rp12 miliar.
"Saya sudah koordinasi dengan Wali Kota Aditya Mufti Arifin, itu masih menunggu revisi pembahasan APBD. Setelah pembahasan itu selesai, mereka katanya sudah siap bayar," jelas Rudy.
Daerah tertinggi tunggakan insentif nakes kedua adalah Kota Banjarmasin dengan angka Rp5,5 M. Bahkan Pemprov Kalsel pun tak ketinggalan.
"Kemudian juga nakes-nakes yang berjibaku seperti di Rumah Sakit Ansari Saleh dan Rumah Sakit Ulin juga belum dibayarkan. Pemprov juga masih ada utang sebesar Rp6 miliar," bebernya.
Rata-rata pemerintah daerah masih menyisakan tunggakan insentif nakes. Selain sederet daerah di atas, ada Kabupaten Balangan yang masih nunggak sebesar Rp4,1 miliar.
Kemudian, Kabupaten Kotabaru ada Rp3,4 miliar, Hulu Sungai Tengah sebesar Rp2,8 miliar, Tanah Laut Rp1,8 miliar, Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Utara yang masing-masing Rp1,2 miliar serta Barito Kuala senilai Rp845 juta.
Sementara untuk empat daerah dipastikan sudah melunasi insentif nakes tahun ini. Mereka adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tapin.
"BPKP Kalsel terus mendorong Pemda untuk segera melunasi tunggakan Nakes," tuntas Rudy.
