bakabar.com, KOTABARU – DPRD Kotabaru mengusulkan agar pembangunan kantor bupati dilanjutkan dengan dana kompensasi perusahaan pertambangan SILO Grup.
“Pemkab Kotabaru melalui Sekda H Said Akhmad menjelaskan sudah ada “lampu hijau” pembangunan perkantoran akan dilanjutkan tahun depan dengan menggunakan dana kompensasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, Selasa (31/8) dilansir Antara.
Sebelumnya pembangunan perkantoran Pemkab di Sebelimbingan tersendat karena keterbatasan anggaran. Tahun ini, Pemkab Kotabaru tidak lagi menganggarkan dana penyelesaian perkantoran tersebut.
Tak hanya kantor bupati, ada tiga bangunan yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya meski anggaran miliaran rupiah telah dikucurkan sejak era Bupati Irhami Ridjani. Masing-masing gedung DPRD, Kantor Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hingga Dinas Kesehatan Kotabaru.
SILO, kata Arif, saat ini menunggu desain pembangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotabaru.
“Mudah-mudahan desain yang dibuat Bappeda juga cepat selesai, sehingga 2022 nanti penyelesaian pembangunan kantor bupati, DPRD dan yang lainnya bisa dilanjutkan kembali,” harap dia.
Menurutnya, sistem pembangunannya sepenuhnya akan dikerjakan oleh pihak perusahaan. Sementara, pemerintah daerah hanya menerima manfaat dan barang yang sudah dibangun.
Dibangun sejak 2013, Arif kuatir akan terjadi kerusakan pada bangunan tersebut karena terlalu lama mangrak.
“Kita semua tahu, bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini semua perusahaan terganggu, masih belum pulih,” paparnya.
