bakabar.com, MARTAPURA - Akhir pekan kemarin, sekelompok pemuda yang mengenakan kaos hitam menggelar pasar gratis di depan DPRD Banjarbaru.
Aksi sosial tersebut sebagai bentuk kritik ke pemerintah yang dianggap tak becus menangani dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar angkat suara. Ia meminta elemen masyarakat sama-sama meringankan beban akibat pandemi ini.
"Bukan saling mem-bully pemerintah yang tidak becus atau apa. Selama ini kita berusaha untuk menekan Covid, kalau selama ini kita tidak becus, tidak mungkin kasus Covid di tempat kita (Banjarbaru, red) bisa melandai," jelasnya saat ditemui bakabar.com di kantornya, Selasa (31/8).
Fadli berharap agar mahasiswa dan masyarakat lainnya lebih bijak dalam mengambil keputusan.
"Janganlah mengambil keputusan secara sepihak atau berdasarkan hasil pemikiran mereka saja. Karena kita semua masalah Covid-19 ini tidak bisa dibantu oleh pemerintah semua, namun butuh bantuan masyarakat, janganlah kita terlalu provokasi pemerintah seolah-olah pemerintah tidak bekerja," ungkapnya.
Fadli juga menjelaskan terkait dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah untuk penanganan pandemi Covid-19, baik dari bidang kesehatan dan lain sebagainya.
"Jangan buta dengan keegoisan, jangan cepat menilai orang, orang tidak bisa menangani Covid karena kita selalu bekerja, pagi siang malam kita bekerja untuk penanganan Covid," tuturnya.
Fadli juga menanggapi kritikan komunitas kaos hitam mengenai regulasi PPKM yang kerap berubah-ubah dan terkesan mempersulit pelaku usaha.
Menurutnya, kebijakan itu sebenarnya instruksi dari pemerintah pusat. “Pemerintah pusat ini sendiri kalau sudah turun di aturan daerah harus diberlakukan PPKM itu tidak bisa membantah, itu akan berdampak pada daerah, terutama pada transfer pusat juga akan ada sanksi kepada kita,” jelasnya.
Sanksi dimaksud seperti refocusing anggaran yang ditetapkan pemerintah sekitar 14 persen dari vaksinasi massal.
“Kalau kita tidak melakukan itu maka akan kena sanksi, jadi imbasnya nanti terlambatlah dana alokasi khusus, bisa juga tidak dapat dana intensif daerah," bebernya.
Serikat Petani Indonesia [SPI] telah melayangkan permintaan audiensi melalui surat elektronik sebanyak dua kali namun tak kunjung digubris DPRD Banjarbaru.
Soal ini, Fadliansyah tak memberikan pernyataan gamblang. Ia akan lebih dulu menjadwalkan pertemuan tersebut dengan komisi terkait.
"Kita butuh waktu, tidak bisa mereka sekehendak bertemu dengan dewan, karena ada prosedurnya," ucapnya. Fadli kuatir audiensi nanti justru memicu kerumunan massa.
"Karena di wilayah kita masih PPKM tidak boleh ada acara apa lagi mengumpulkan orang banyak di satu titik itu pelanggaran prokes," pungkasnya.
