bakabar.com, TANJUNG – DPRD Tabalong bakal memanggil manajemen PT ADARO Indonesia, Selasa esok (16/3). Pertemuan itu guna menindaklanjuti kepastian nasib hampir 5 ribu karyawan PT PAMA.
Kontrak kerja sama kedua raksasa penambang batu bara di Kalsel itu akan berakhir 31 Juli mendatang. Selain ADARO, DPRD Tabalong juga bakal memanggil perwakilan PT PAMA, dan PT BUMA.
“Termasuk instansi pemerintah terkait di lingkungan Pemkab Tabalong,” ujar Wakil Ketua DPRD Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, kepada bakabar.com, Senin (15/3) siang.
Dalam pertemuan, legislator akan meminta penjelasan ADARO seputar berakhirnya kontrak kerja sama dengan PAMA. Termasuk kepastian nasib tenaga kerja dan binaan-binaan PAMA seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Sebagai informasi, 30 tahun menggarap tambang ADARO jumlah karyawan PAMA mencapai 2.800 orang. Jika ditotal dengan karyawan di subkontraktor PAMA, jumlahnya bisa mencapai hampir 5 ribu karyawan.
Wilayah operasi ADARO sendiri mencakup tiga kabupaten di dua provinsi sekaligus, yakni Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hingga November 2020, PAMA juga memiliki 181 UMKM binaan yang menyerap lebih dari 200 tenaga kerja.
“Bagaimanapun juga berakhirnya kontrak kerja sama PAMA di ADARO akan berimbas di semua hal baik tenaga kerja maupun para binaannya selama ini,” jelas Taufan.
Informasi sementara, kata dia, sebagian karyawan akan direkrut oleh PT BUMA. Sebagian lagi akan diboyong PAMA ke jobsite lain. Terkait CSR dan UMKM binaan PAMA, pihaknya akan meminta ADARO menindaklanjutinya.
“Karena pekerjaannya diserahkan ke BUMA untuk pertambangannya maka CSR dan binaan PAMA supaya juga diteruskan BUMA dan juga PT SIS dan kontraktor lainnya,” jelasnya.
“Hal itu supayaditata sesuai harapan masyarakat bukan hanya seremonial saja,” ucap Habib Taufan.
“Dua hal itulah yang akan kami minta kejelasan dengan pihak ADARO Indonesia di samping persoalan lainnya pada pertemuan besok, ” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tabalong, H Supriani telah mengundang ADARO, PAMA, juga BUMA untuk mendengarkan penjelasan terkait berakhirnya kontrak kerja sama tersebut.
Selain tiga perusahaan itu, pihaknya juga akan mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Kesbangpol Tabalong.
"Pertemuan rencananya dilaksanakan di DPRD Tabalong tanggal 16 Maret mendatang," kata H Supriani via seluler kepada bakabar.com.
Agenda pertemuan itu, sambung dia, mendengarkan penjelasan pihak perusahaan terkait berakhirnya kontrak kerja sama PAMA dengan ADARO.
"Penjelasan yang akan diminta termasuk soal nasib karyawan dan perusahaan Sub Kontraktor PAMA beserta karyawannya," jelas H Supriani.
Kontrak ADARO Mau Habis, Walhi Ingatkan Bom Waktu Lingkungan Hidup
ADARO adalah salah satu raksasa penambang batu bara di Kalsel. Wilayah operasinya mencakup dua kabupaten sekaligus, yakni Tabalong, dan Balangan, hingga Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah.
Eksplorasi ADARO telah berlangsung sejak 1983. ADARO telah mengantongi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi 1 sejak era 1980-an. Setahun kemudian, ADARO memulai penambangan perdana. Lantas berapa target batu bara ADARO tahun ini?
Penelusuran media ini, ADARO menetapkan target produksi batu bara pada 2021 diperkirakan akan tetap sama atau sedikit menurun secara year-on-year (yoy), yaitu 52 juta-54 juta ton.
Pada 2020, ADARO mencatat volume produksi menjadi 54,53 juta ton, lebih tinggi daripada panduan kinerja 2020 di kisaran 52 juta-54 juta ton tetapi turun 6 persen daripada perolehan 2019.
"Produksi batu bara ADARO Energy pada 2021 diperkirakan tetap sama atau sedikit menurun secara year on year dan ditargetkan mencapai 52-54 juta ton," ujar Head of Corporate Communications Adaro Febriati Nadira, dilansir Antara, belum lama tadi.
