bakabar.com, BANJARBARU – Denny Indrayana benar-benar membuktikan janjinya untuk menggugat hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah kalah suara dari Sahbirin-Muhidin (BirinMu). Salah satunya lewat Gerakan Rp5 ribu.
“Sekarang gugatannya dalam proses dimasukkan di MK,” ujar Tim Divisi Hukum H Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D), Jurkani kepada bakabar.com, Sabtu (19/12) siang.
Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Kalsel 2020 memenangkan BirinMu dengan selisih yang cukup tipis.
BirinMu unggul dengan perolehan 851.822 suara. Sedangkan paslon H2D memeroleh 843.695 suara. Selisih suara mencapai 8.127.
POPULER SEPEKAN: Video Viral Sahbirin-Denny, PPK Buka Kotak Suara hingga Perkelahian di Tanah Bumbu
Beberapa hari sebelum hasil rekapitulasi KPU keluar, Denny Indrayana membuka penggalangan dana untuk pertarungannya di MK. Gerakan ini dinamakan Gerakan Rp5 ribu.
"Atas nama Denny-Difri, dengan membuka donatur Rp 5.000 untuk selamatkan dan jaga kemenangan Banua. Dana tersebut akan digunakan perjuangan merebut kembali kemenangan di MK. Siapa pun yang ingin kontribusi bisa sampaikan ke rekening BCA 7895889997," kata Denny.
Gerakan Rp 5 Ribu H2D, Politikus Senior Golkar Sumbang Rp 20 Ribu
Nah, merespons itu Ketua Tim Pemenangan BirinMU, Rifqinizamy Karsayuda meminta masyarakat untuk mewaspadai gerakan Rp5 ribu.
“Kendati beracara di MK itu tidak dipungut biaya dan di masa pandemi ini persidangan dilakukan secara daring (online) saksi-saksi tidak perlu dihadirkan ke Jakarta sehingga kemudian tentu gerakan itu harus diwaspadai,” ujar Rifqi menanggapi pertanyaan dari netizen di akun instagram pribadinya, Sabtu (19/12).
Terkait upaya H2D ke MK, Rifqi menerangkan bahwa tim BirinMu tidak mempersiapkan apa pun. Sebab yang menjadi objek gugatan adalah penyelenggara pemilu.
“Kami tidak mempersiapkan langkah khusus dan yang akan digugat adalah KPU Kalsel sebagai pihak yang terkait dalam persidangan itu,” terangnya.
Rifqi menyatakan pihaknya tak perlu kuatir lantaran Tim BirinMU tidak melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan H2D.
“Tentu kami meyakini bahwa kami tidak melakukan kecurangan dan bukti bukti telah kami siapkan,” pungkasnya.
Puar Junaidi. bakabar.com
Sebelum Rifqi, Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi juga ikut menanggapi gerakan Rp5 ribu H2D.
"Kalau ada yang meminta sumbangan, maka saya merasa miris mendengarnya. Ini diperlukan klarifikasi pihak terkait. Apa betul? Karena sumbangan itu pribadi," ucapnya kepada awak media, Jumat (18/12) kemarin.
Bahkan Puar kemudian mengaitkan gerakan tersebut dengan kasus Payment Gateway yang menyeret nama Denny Indrayana saat menjabat wakil menteri hukum dan HAM periode 2011/2014.
"Ini mengingatkan saya dengan ditetapkannya Denny sebagai tersangka kasus payment gateway. Itu kan 5.000 juga nilainya satu paspor,” sentilnya.
Puar lantas meminta klarifikasi Tim H2D ihwal gerakan Rp 5 ribu yang dinilainya keliru.
“Ini perlu diklarifikasi, apakah ada indikasi orang-orang yang ingin menjatuhkan Denny. Ia harus klarifikasi itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena orang minta sumbangan itu harus ada laporan dan izin untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan pribadi ke MK, ya (karena) ke MK enggak bayar kok,” pungkasnya.
Jurkani membeberkan kronologi dugaan pelanggaran pidana pemilu di Pilgub Kalsel. Foto-bakabar.com/Robby
Menanggapi itu, Tim Divisi Hukum H2D, Jurkani, buka suara. Gerakan Rp5 ribu, kata dia, murni untuk menggalang dukungan masyarakat Kalsel untuk pihaknya bertarung di MK. Terbukti, sambungnya, puluhan juta rupiah sudah terkumpul sejak dibukanya donasi, kemarin.
“Itu hak mereka bicara masalah itu, tapi maksud dan tujuan kita kan untuk militan artinya simpatisan masyarakat pemilih Kalsel memberikan dukungan, bukan untuk biaya ke MK saja. Jadi mengetahui sejauh mana suara dari masyarakat Kalsel dan untuk pengumpulan (donasi) itu tidak dipaksakan,” ujar Jurkani dikontak media ini siang tadi.
Selain bantuan ke MK, Jurkani juga menyebut gerakan ini sebagai tolok ukur mana simpatisan, mana warga masyarakat yang menghendaki perubahan. Termasuk menghendaki hasil Pilgub Kalsel tanpa kecurangan.
Sekalipun pandemi, menurutnya proses sengketa Pilkada di MK juga membutuhkan biaya yang tak sedikit.
Tak cuma mendatangkan saksi ke Jakarta, mengumpulkan bukti-bukti data pendukung, hingga soal akomodasi Tim H2D di lapangan juga butuh biaya.
Selain itu, kata dia, yang terpenting dari gerakan Rp5 ribu juga wujud pendidikan politik membangun kebersamaan dan militansi gerakan rakyat.
Jurkani menegaskan bahwa gerakan itu tercetus dari keinginan masyarakat, pemilih, mau pun simpatisan H2D di seluruh Kalsel.
“Intinya bahwa donasi ini bukan muncul dari pemikiran Prof Denny, tapi dorongan atau desakan atau permintaan dari masyarakat pemilih se-Kalimantan Selatan yang memberikan suaranya di Pilgub 2020,” bebernya.
Buku tabungan Gerakan Rp 5 ribu. Foto: Ist
Turut dilaporkannya dana terkumpul dari Gerakan Rp5 ribu hingga saat ini kurang lebih Rp60 juta.
“Kemudian batas waktu berakhir donasi itu tidak ditentukan batas waktunya apakah sebulan, dua bulan, tiga bulan dan seterusnya,” pungkasnya.
Tim H2D, kata dia, telah memetakan beberapa wilayah yang disinyalir melakukan kecurangan dalam pemungutan suara Pilgub Kalsel 9 Desember lalu.
“Pemetaan kita itu kecurangan kecurangan ada beberapa macam seperti kecurangan money politik termasuk kecurangan perhitungan suara dari TPS,” jelas Jurkani.
“Terutama yang diduga kecurangan itu di wilayah Kabupaten Banjar Martapura, Binuang Tapin, dan Barito Kuala Marabahan, itu terlihat,” sambungnya.
Denny Indrayana memang belum lempar handuk atas kekalahannya di Pilgub Kalsel 2020. Denny menduga ada upaya manipulasi untuk menaikkan perolehan suara Sahbirin-Muhidin.
Sore kemarin, Denny Indrayana bertolak ke Jakarta guna mengurus sengketa hasil Pilgub Kalsel 2020.
Di ibu kota negara, Denny juga mengumpulkan sederet pengacara kondang yang dinilainya berpengalaman di MK, seperti seperti Donal Fariz, Febri Diansyah hingga Bambang Widjayanto.
HASIL PLENO
KPU Kalsel sengaja memulai rapat pleno terbuka lebih awal atau sejak 17 – 18 Desember 2020. bakabar.com/Robby
Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Kalsel 2020 memenangkan BirinMu dengan selisih yang cukup tipis.
"Hasil di KPU Kalsel harusnya selisih agak lebar. Tapi kita melihat selisih hasil yang tipis. Kami melihat hal ini lebih strategis dengan lebih dulu berangkat ke Jakarta menyiapkan pertarungan selanjutnya di Mahkamah Konstitusi," kata Denny dihubungi kemarin.
Denny meminta relawan untuk tetap tenang sambil menunggu keputusan KPU. Pasalnya, akan banyak sidang-sidang yang berlangsung di MK hingga tiga bulan ke depan.
“Hingga diperkirakan proses baru akan menemui kepastian hukum pada Maret 2021. Ini waktu untuk berikhtiar untuk memanjatkan doa terbaik, memastikan tidak ada kecurangan lanjutan," katanya.
Sidang pleno terbuka yang memenangkan perolehan suara BirinMu digelar KPU Kalsel di Hotel Golden Tulip Banjarmasin mulai pukul 09.00 hingga menjelang malam.
Gerakan Rp 5 Ribu untuk H2D Tembus Puluhan Juta, Denny Sampai Ganti Buku!
Berarti, tinggal selangkah lagi Sahbirin Noor atau Paman Birin meneruskan jejak Rudy Ariffin sebagai gubernur Kalimantan Selatan dua periode.
Sang petahana pasangan Muhidin ini dilaporkan berhasil memperoleh suara terbanyak pada Pilgub Kalsel 2020.
BirinMu unggul dengan perolehan 851.822 suara. Sedangkan paslon H2D memeroleh 843.695 suara. Selisih suara mencapai 8.127.
BirinMu menang sekalipun H2D menyapu bersih suara di lebih 10 kabupaten/kota di Kalsel, seperti Tanah Laut, Banjarmasin, hingga Hulu Sungai Utara yang menjadi basis petahana.
Kabupaten Banjar-lah yang jadi pembeda dalam kontestasi kali ini. Masuk di detik-detik terakhir penghitungan KPU, warga di Kabupaten Banjar menyumbang 17.838 suara sah untuk BirinMu.
Sementara H Denny-Difri hanya mampu meraup 104.465 suara. Selisih suara keduanya mencapai 65 ribu suara lebih. Bahkan menjadi selisih suara tertinggi di Pilgub Kalsel kali ini.
BirinMu keluar sebagai juara. Sekali pun suara di Banjarmasin dikuasai oleh H2D. Pasalnya Banjar berstatus daerah dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di Kalsel.
Namun begitu Paman Birin tak serta merta akan ditetapkan KPU sebagai pemenang.
Ketua KPU KPU Kalsel Sarmuji memastikan akan menunda penetapan pemenang Pilgub Kalsel sampai ada keputusan MK.
“Selambatnya 5 hari sesudah putusan MK,” ujarnya kemarin.
Infografis: bakabar.com/Zulfikar
