bakabar.com, BANJARMASIN – Tuntutan para mahasiswa yang tidak digubris selama serangkaian demonstrasi menolak Omnibus Law di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berbuntut panjang.
Kali ini telah jilid ketiga, para mahasiswa menyampaikan aksi di Jalan Lambung Mangkurat atau kantor DPRD Kalsel, Selasa (20/10).
Koordinator Wilayah (Korwil) BEM Se-Kalsel, Ahdiat Zairullah mengatakan aksi ini direncanakan berlanjut setiap pekan.
Titik lokasi tidak berubah. Tetap di Rumah Banjar tempat para anggota dewan bernaung.
"Kita akan coba upayakan terus dari setiap minggu sekali," ujarnya kepada bakabar.com.
Berbeda dengan aksi sebelumnya, ia memastikan aksi kali ini takkan berlangsung hingga larut malam.
Para mahasiswa bertekad menyampaikan semua aspirasi, keluh kesah, dan keresahan mereka akan pengesahan UU Cipta Kerja. Setelah itu, baru mereka meninggalkan tempat lokasi.
"Di akhir acara kami sama sama menuntut dan memikirkan strategi aksi selanjutnya," ucapnya.
Aksi pagi ini, kata dia, tak lain juga sebagai refleksi setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Mereka membawa map atau karton merah untuk mewakili penilaian terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua.
"Kita mereview perjalanan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf," katanya.
Menurut mereka, demokrasi sedang dikebiri seiring desakan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang terus mengalir di penjuru Indonesia.
Pengesahan UU Cipta Kerja juga dianggap sebagai representasi hak asasi manusia yang dilanggar dan pelanggengan konflik agraria.
"Ini napas berjuangan bagi kami untuk terus bergerak di jalan dan tetap tidak percaya kepada DPRD serta DPR RI," ucapnya.
Mereka dengan tegas melakukan aksi ini agar Presiden Jokowi mau mengeluarkan peraturan pengganti UU atau Perppu untuk membatalkan Omnibus Law.
"Sikap kita tetap sama sampai dengan Presiden mengeluarkan Perppu, kami tidak mau ada dialog lagi," lanjut Mahasiswa ULM Banjarmasin ini.
Demo Setahun Jokowi-Ma’ruf, Pelajar di Banjarmasin Kepergok Bawa Miras
