bakabar.com, BATULICIN – Sejak 2013 hingga 2019, Pemkab Tanah Bumbu secara berturut meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Yang menarik, predikat ini mulai diberikan oleh pemerintah pusat karena pengelolaan keuangan pemerintahan Tanah Bumbu di era kepemimpinan Bupati Mardani H Maming itu terbilang akuntabel.
Predikat WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, H. Rooswandi Salem.
“Sejak 2013 hingga 2019 kita meraih predikat WTP, sebelumnya kita tak meraihnya terkecuali dengan status disclaimer tapi saya tidak ingat kapan dapat status disclaimer itu,” ujar Rooswandi Salem, ketika dikonfirmasi media ini, Senin (28/09).
Istilah disclaimer pada pengelolaan keuangan adalah tidak menyatakan pendapat (TMP) yang artinya tidak bisa ditelusuri laporan keuangan yang disajikan.
Mardani H. Maming menjabat bupati Tanah Bumbu sejak 2010. Tiga tahun berselang, untuk kali pertama pengelolaan keuangan Pemkab Tanah Bumbu meraih predikat WTP. Artinya, dalam rentang 2010-2012 bisa dikatakan Mardani kian getol membenahi sektor pengelolaan keuangan daerah.
Sampai 2019, Pemkab Tanah Bumbu terus meraih citra positif WTP, meski setahun sebelumnya Mardani H. Maming mengundurkan diri dan tampuk kepemimpinan beralih ke wakilnya, H. Sudian Noor.
Cuncung siap mengulang sukses adiknya, Mardani H Maming membangun Tanah Bumbu sebagai bupati terpilih. Foto: Istimewa
Mardani H Maming sendiri merupakan adik daripada Syafruddin H Maming atau Cuncung yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon di Pemilihan Bupati Tanah Bumbu, 9 Desember mendatang.
Jika terpilih, nantinya pengelolaan keuangan secara akuntabel, sejak zaman adiknya itu siap diteruskan oleh Cuncung.
“Fokus kami untuk meneruskan roda pemerintahan yang telah dikelola secara bersih,” jelas Cuncung, mantan anggota Komisi VII, DPR RI ini.
