Kalsel

Hadiri Acara Partai, Bawaslu Selisik Dugaan Pelanggaran Haris Makkie

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel tengah menyelisik dugaan pelanggaran aturan netralitas aparatur sipil…

Featured-Image
Abdul Haris Makkie diduga melanggar aturan netralitas ASN karena hadir dalam pengumuman calon kepala daerah dari Partai Gerindra, Senin (18/8) kemarin. Foto: apahabar.com/Muhammad Robby

bakabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel tengah menyelisik dugaan pelanggaran aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN) terhadap Abdul Haris Makkie.

Tepat di hari kemerdekaan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel itu hadir dalam pengumuman sejumlah calon kepala daerah di kantor DPD Gerindra Kalsel, Senin (17/8) kemarin.

“Ini bisa diduga melanggar aturan netralitas ASN,” ujar Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah kepada bakabar.com, malam tadi.

Oleh Gerindra, Haris Makkie rencananya ditandemkan dengan Ilham Noor. Keduanya akan maju berpasangan di Pilwali Banjarmasin 2020.

Namun Erna belum tahu apakah Haris mengikuti kegiatan kepartaian itu saat jam kerja dan sudah mengantongi izin dari atasan.

“Karena itu harus diklarifikasi dulu untuk kegiatan apa? Siapa tahu ada program partai untuk membantu atau mendukung program pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada,” ucap Erna.

Jika kajian itu terbukti benar, Bawaslu akan bertindak dengan menyampaikan hasil penyelisikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Dan selanjutnya KASN lah yang menangani hal tersebut,” ujar dia.

Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar sudah mewanti-wanti sejumlah aparatur sipil negara yang hendak maju di pentas politik.

Syarat mutlak yang harus ditempuh seorang ASN apabila maju di Pilkada adalah menanggalkan jabatan.

Jika tidak, ASN itu akan terbentur dengan ketentuan larangan UU nomor 5 tahun 2014, juga UU nomor 10/2016, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53/2010, PP nomor 42/2004 dan surat KemenPANRB terkait kode etik.

“Ini aturan ASN, jadi kalau melanggar diarahkan ke rekomendasi KASN. Mereka nanti yang akan mengkaji dan memutuskan,” ujar Yasar, kepada bakabar.com, baru tadi.

ASN memiliki hak konstitusional untuk dipilih sebagai kepala daerah. Namun mereka harus berhati-hati akan sederet rambu-rambu yang berlaku.

Pertama, ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Kedua, dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.

Kemudian, lanjut Yasar, dilarang mendekati partai politik terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

Lebih jauh, dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon baik di media online atau media sosial (medsos).

ASN juga dilarang menjadi pembicara pada pertemuan partai politik. Selain itu ASN dilarang foto bersama calon kepala daerah.

"ASN dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan dan tanpa atribut parpol," pungkasnya.

Diusung Gerindra

Konstelasi politik di Kota Banjarmasin kian berwarna setelah muncul nama Abdul Haris Makkie di bursa calon kepala daerah.

Publik juga mengetahui jika nama Haris Makkie sempat dikaitkan erat dengan Golkar dan PAN.

Awal Juli kemarin, Golkar-PAN sempat berencana menduetkan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) itu dengan Yuni Abdi Nur Sulaiman, salah satu kader Golkar.

Belakangan Golkar urung mengusung Haris Makkie dan lebih memilih Ananda, Ketua DPD Golkar Banjarmasin.

Secara diam-diam, partai politik di luar Golkar-PAN, yakni Gerindra melabuhkan dukungannya ke Haris Makkie.

Haris ditandemkan dengan Ilham Noor, eks wakil ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019 di Pilwali Banjarmasin 2020.

“Ini merupakan ketentuan Allah SWT. Tidak ada yang bisa menghalangi,” kata Abdul Haris Makkie kepada awak media di Kantor DPD Gerindra Kalsel, kemarin.

Haris tampak menghargai keputusan Golkar-PAN yang sudah mengambil jalan dan pilihan masing-masing.

Haris yang berusaha legawa juga sudah melapor ke Yuni Abdi terkait keputusan mereka.

“Saya betul-betul menghormati semua orang yang telah memberikan kesempatan kepada saya,” ujarnya.

Haris cukup optimis mampu memenangkan kontestasi politik bersama Partai Gerindra di Pilwali Banjarmasin.

“Ini merupakan amanah dan perjalanan politik sehingga harus dijaga,” kata Haris.

Terkait komunikasi politik dengan parpol lain, semua akan diserahkannya langsung ke Gerindra.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada partai lain yang akan bergabung,” pungkasnya.

Ketua DPD Gerindra Kalsel, H Abidin mengakui tidak pernah ada ketua PWNU Kalsel yang terjun langsung ke dunia politik.

Namun, setelah dibujuk Gerindra, akhirnya Abdul Haris Makkie pun tertarik.

“Ini pertama kali se-Indonesia,” kata H Abidin.

Dengan keberadaan Haris Makkie, H. Abidin meyakini para nahdiyin (Warga NU) akan mendukung Gerindra di kontestrasi mencari orang nomor satu di Banjarmasin itu.

Editor: Fariz Fadhillah



Komentar
Banner
Banner