bakabar.com, BANJARMSIN – Mengalami defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2 triliun, DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggali serapan PAD di Kalsel.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim, Muzammil Syafi’i mengatakan, tahun 2019 PAD Jatim turun dari Rp 35 triliun menjadi Rp 33 triliun. Hal tersebut membuat DPRD Jatim mesti lebih jeli mencari pos-pos anggaran.
"Kondisi keuangan kita defisit Rp 2 triliun, untuk menutupi kita mencari potensi-potensi yang bisa memungkinkan bisa mencukupi," katanya selepas menggelar pertemuan dengan wakil rakyat dan Sekretariat DPRD Kalsel, Selasa (7/1) saing.
Salah satu yang bisa diambil contoh adalah perusahaan Bina Banua. Kalsel membuat perusahaan yang memanfaatkan pengerukan alur Sungai Barito menjadi salah satu potensi pendapatan daerah.
Muzammil Syafi’i menilai hal tersebut bisa diterapkan Provinsi Jatim. Menurutnya banyak pinggiran laut seperti Tanjung Perak, Tanjung Mas yang bisa dimanfaatkan meningkatkan pendapatan daerah.
Sementara Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan, untuk meningkatkan PAD, Kalsel sudah lama bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya Perusahaan Bina Banua, PT Pelindo dan sebagainya.
"Kalsel sendiri sudah lama memanfaatkan pihak ketiga, bantuan-bantuan yang diberikan langsung disalurkan pada masyarakat," Katanya.
Rapat di gedung baru DPRD Kalsel berlangsung kurang lebih satu jam. Belasan anggota DPRD Jatim diterima ketua dan beberapa anggota DPRD Kalsel.
Baca Juga: Bawaslu Datangi Bupati Banjar, Bahas Mutasi Pejabat
Baca Juga: Minggu Kedua 2020, Ada Mutasi Jabatan di Pemkab HST
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif