bakabar.com, MARABAHAN – Kendati sudah dijajal selama kurang lebih tiga bulan, Smart Presensi untuk Aparat Sipil Negara (ASN) di Barito Kuala tetap tidak kuat menahan beban di hari pertama penerapan resmi, Selasa (1/10).
Hampir semua ASN tidak berhasil berhasil mengakses aplikasi tersebut. Padahal mereka sudah datang ke titik koordinat tertentu guna menginput jam kedatangan.
Aplikasi baru bisa diakses selepas pukul 08.00 Wita. Akibatnya ribuan ASN dinyatakan telah terlambat antara 30 hingga 50 menit.
Gangguan tidak cuma dirasakan ASN yang jauh dari server Smart Presensi di Marabahan, tepatnya kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Batola.
Faktanya ratusan ASN lain yang mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Bupati Batola, juga menemui kendala serupa.
Namun demikian, tidak semua ASN gagal memasuki aplikasi. Sebagian lain yang beruntung, berhasil mengisi jam kedatangan sebelum batas akhir.
Tidak cuma kedatangan. Kesulitan mengakses aplikasi juga terjadi untuk absensi kepulangan. Dibutuhkan kesabaran beberapa menit agar bisa memasuki aplikasi.
“Kami meminta maaf atas gangguan tersebut. Penyebabnya adalah pengisian absensi yang serentak sebelum apel, sehingga sebagian ASN berhasil masuk dan sebagian lagi error,” papar Irfan Rahmadi, Kabid Teknologi Komunikasi dan Informatika Diskominfo Batola.
“Tetapi bukan berarti ASN yang gagal masuk Smart Presensi dianggap tidak hadir. Kalau satu instansi tidak dapat mengakses, absensi masih bisa dilakukan secara manual dan diketahui kepala unit kerja bersangkutan,” imbuhnya.
Penggunaan absensi secara manual sampai aplikasi bisa digunakan tersebut, juga tertuang dalam draft Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai pengganti tunjangan daerah.
“Andai kendala hanya ditemui perorangan, aplikasi dapat dibuka menggunakan QR code. Untuk scanning QR code, bisa menggunakan handphone milik ASN lain,” jelas Irfan.
“Solusi lain adalah menggunakan Smart Presensi (Local) yang dapat diunduh melalui Playstore. Bedanya aplikasi ini hanya berfungsi dengan jaringan internet Diskominfo di kantor-kantor kecamatan, bukan jaringan seluler,” tambahnya.
Peran Smart Presensi sendiri begitu penting, karena memberikan bobot 40 persen untuk penentuan jumlah TPP. Sementara 60 persen lain ditentukan kinerja.
“Selama tiga bulan kedepan, kami terus melakukan evaluasi, karena Smart Presensi sudah harus normal mulai 2020. Di antaranya penambahan bandwith hingga 550 mbps dan dua server,” ungkap Irfan.
“Kalau hanya bertahan dengan 430 mbps seperti sekarang, kemungkinan gangguan masih mungkin terjadi. Kemudian dengan dua server, salah satu server difungsikan khusus absensi guru,” tandasnya.
Baca Juga:Terekam Video 'Anggota Dewan' Loncat Pagar Saat Demo
Baca Juga:Supian HK Ungkap Larangan Demo di Halaman DPRD Kalsel
Baca Juga: Momen Hari Kesaktian Pancasila, Polres Batola Gelar Sunatan Massal
Baca Juga: Paripurna Pembentukan AKD DPRD Banjarmasin Tegang, Fraksi Golkar 'Becakut'
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Syarif
