bakabar.com, BANJARMASIN – Dengan mengangkat isu rasisme dan kekerasan yang melanda Papua akhir-akhir ini, Organisasi Masyarakat 'Sikap Nusantara' berencana segera mendeklarasikan diri guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Organisasi 'Sikap Nusantara' ini didirikan para visioner dan inisiator yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia dengan mengusung visi menjadi sebuah kekuatan baru dan wadah baru bagi masyarakat luas. Anggota Organisasi 'Sikap Nusantara’ tersebut berasal dari berbagai profesi seperti dosen, pengacara, notaris hingga pengusaha.
Dengan mengambil filosofi matahari, terbit dari timur dan tenggelam dibarat, Organisasi Masyarakat 'Sikap Nusantara' berkomitmen membangun Indonesia dari kawasan timur, yang bakal diwujudkan dengan membuka Kantor Dewan Pengurus Pusat di Provinsi Papua.
“Keadaan kurang kondusif yang terjadi pada beberapa kota di Papua dan Papua Barat beberapa hari belakangan ini menggugah rasa solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa,” ucap Ketua DPW Sikap Nusantara Kalimantan Selatan, Patrice kepada bakabar.com melalui sambungan telepon.
Sebagai kekuatan dan wadah baru bagi masyarakat, Patrice bersama anggota organisasi di 34 provinsi akan saling mengisi dan memperkuat Sikap Nusantara sebagai wadah yang bermanfaat bagi masyarakat akar rumput untuk bekerja sama dengan pemerintah terutama kementerian.
“Dimulai pada 02-02-2020 nanti, Program Kerja Sikap Nusantara dimulai serentak digerakkan bersama di 34 provinsi. Saya yakin organisasi ini akan membawa perubahan kearah yang baik, terutama kesejahteraan bagi masyarakat yang berada dilokasi tertinggal,” ucapnya.
Sebelumnya, berangkat dari keprihatinan terhadap konflik tak berujung di Papua dan beberapa kota lainnya di Indonesia, para visioner dan inisiator yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia melahirkan organisasi kemasyarakatan yang diberi nama Sikap Nusantara.
Dalam sebuah rakernas yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu akhirnya membentuk Dewan Presidium yang terdiri dari Mayjen (Purn) Tatang Zainudin sebagai Ketua Dewan Presidium, Mohammad Agam Hafidiyanto,SH (Jawa Timur) Erdina Adam (Papua), Samad As Morasa (Maluku Utara) dan Kyai Mlangi Ihsanudin (Yogyakarta).
Bahkan untuk mempermudah monitoring di lapangan, Dewan Presidium menunjuk empat wilayah di Indonesia. Wilayah Timur dipegang oleh Hartanto Yoku, Wilayah Tengah oleh Kaharuddin,S.PDi, Wilayah Barat oleh Rachmat Bayuni dan wilayah Wali (Jawa Bali) oleh Kyai Ihsanudin.
Baca Juga: Ketika Dosen Muda ULM Jadi Pembicara Pada Forum ASEAN
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Kalsel Teken PKS dengan FH ULM
Reporter: Eddy Andriyanto
Editor: Syarif
