Kalsel

Mengintip Besaran Tunjangan Anyar Untuk ASN Batola

Sudah resmi diluncurkan, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparat Sipil Negara (ASN) di Barito Kuala juga mulai terungkap.

Featured-Image
Dinilai berdasarkan kedisiplinan dan kinerja, TPP dianggap lebih fair dibandingkan tunjangan daerah. Foto-apahabar.com/Bastian Alkaf

bakabar.com, MARABAHAN – Sudah resmi diluncurkan, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparat Sipil Negara (ASN) di Barito Kuala juga mulai terungkap.

TPP resmi diterapkan di Batola sejak 1 Oktober 2019. Ini merupakan pengganti tunjangan daerah yang bersifat flat dan dianggap kurang fair.

Menggunakan indikator kehadiran dan kinerja, TPP diklaim mampu meningkatkan produktivitas, kedisiplinan dan kesejahteraan. Bahkan dibandingkan tunjangan daerah, TPP memberikan stimulus lebih kuat, terutama dari sisi kesejahteraan ASN.

Dengan catatan mampu meraih 100 persen kinerja dan kehadiran dalam setiap bulan, jumlah TPP lebih besar hingga mencapai 300 persen dibandingkan tunjangan daerah.

Persentase kenaikan itu disusun mempertimbangkan besaran tanggungjawab, risiko dan pelayanan. Hal ini membuat beberapa pos jabatan mendapatkan TPP lebih banyak, sekalipun sama-sama diduduki pejabat eselon IIB.

“Dalam menentukan TPP, kami menggunakan indikator kelas jabatan, nilai jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ), Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) dan faktor penyeimbang,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batola, Samson, Rabu (2/10).

IHNJ sendiri diperoleh dari Upah Minimum Regional (UMR) yang dibagi dengan nilai jabatan terendah dan dikali IKKD sebesar 40 persen. Sedangkan TPP merupakan hasil nilai jabatan dikali IHNJ.

“Agar keuangan daerah tetap stabil, kami menggunakan beberapa faktor penyeimbang seperti nilai TPP terendah dan tertinggi, jabatan bendahara, guru yang sudah memperoleh tunjangan sertifikasi dan pengelola barang,” tambah Samson.

Demi memberikan semua fasilitas itu, beberapa penyesuaian besar pun harus dilakukan, “Dibandingkan tunjangan daerah, anggaran pagu TPP jauh lebih besar. Khusus tunjangan daerah, kami hanya menganggarkan Rp67 miliar per tahun,” beber Samson.

“Kendati masih mungkin berubah sesuai evaluasi, pagu TPP untuk tahun anggaran 2020 berjumlah Rp130 miliar. Sementara selama triwulan akhir 2019 ini, sudah dianggarkan Rp35 miliar melalui Anggaran Perubahan 2019,” tandasnya.

Baca Juga: Traffic Padat, Alasan Smart Presensi Batola Tersendat

Baca Juga: Momen Hari Kesaktian Pancasila, Polres Batola Gelar Sunatan Massal



Komentar
Banner
Banner