bakabar.com, BANJARMASIN – Keluhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin atas klaim BPJS mengantarkan jajaran Komisi IV DPRD Kalsel ke Jakarta. Mereka bertemu langsung dengan Direksi BPJS pusat.
Kian hari, tunggakan di RSUD milik pemerintah itu makin membengkak gara-gara klaim BPJS.
Soal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Saifuddin membeberkan terkait hasil kunjungan. Dilaporkan jika BPJS akan melunasi hutangnya.
“Namun tidak tahun ini,” jelas Lutfi kepada bakabar.com, Rabu (30/10).
Jadi, tunggakan BPJS sejak September, Oktober, November dan Desember baru akan dibayarkan pada tahun depan.
Seperti diketahui, dari Juni hingga Agustus, klaim BPJS mencapai Rp82 miliar lebih. Jumlah tersebut pasti bertambah seiring bergulirnya waktu.
Artinya, rumah sakit terancam bangkrut gara-gara utang tersebut. Dalam sebulan, biaya operasional di sana mencapai Rp25 miliar lebih.
Mengatasi hal itu, RSUD malah disarankan menggunakan Supply Chain Financing (SCF). Skema ini kerap digunakan untuk mengatasi defisit pembayaran ke berbagai fasilitas kesehatan.
Bukan selesai, persoalan justru muncul. RSUD menolak mentah-mentah usulan. Mereka pesimistis perbankan menerima usulan, mengingat momen tutup buku anggaran tahunan.
“Untungnya BPJS akan membayarkan klaim bulan Juni hingga agustus tahun ini,” sambung Lutfi.
Walau klaim BPJS Juni hingga Agustus dijanjikan akan dibayar tahun ini, masalah kas rumah RSUD Ulin belum selesai.
Untuk mengatasinya, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menambah dana cadangan.
Dengan demikian, Lutfi berharap kondisi kas RSUD Ulin bisa membaik, dan pelayanan pasien tidak menurun.
Baca Juga: Gara-Gara BPJS, Bisa-Bisa RSUD Ulin Bangkrut!
Baca Juga: Hadirkan Kamar Operasi Dadakan, RSUD Ulin Banjarmasin Tunjukkan Layanan Unggulan
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
