Kalsel

Pemerintah Diminta Perhatikan Cagar Budaya Kerajaan Pulau Laut

apahabar.com, BANJARMASIN – Keberadaan kerajaan di Indonesia masih berperan dalam menjaga peradaban nasional. Penggabungan kerajaan-kerajaan tersebut…

Featured-Image
Penyerahan buku sejarah kerajaan Pulau Laut kepada Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Drs. Syarmadani serta Kasubdit ketahanan Seni dan Budaya Kemendagri, Dra. Elly Yuniarti. Foto-Gusti Fendi for apahabar.com

bakabar.com, BANJARMASIN - Keberadaan kerajaan di Indonesia masih berperan dalam menjaga peradaban nasional.

Penggabungan kerajaan-kerajaan tersebut nantinya melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sayangnya, harmonisasi antara pemerintah dan kerajaan masih dinilai kurang oleh sejumlah pihak.

"Kami perlu respon pemerintah pusat terkait pemeliharaan situs budaya, seperti makam atau eks keratin," ungkap Ketua Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut, Gusti Rendi saat ditemui di sela temu tokoh di Hotel Aria Barito, Kamis (19/09).

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 Tahun 2007 tentang pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Selaku pemangku kerajaan, dirinya berharap sinkronisasi antara pemerintah untuk melestarikan situs-situs budaya dan sejarah yang tersisa di negeri ini.

"Kami tidak menuntut banyak. Kami tidak menuntut dikembalikan hak tanah, situs makam raja atau eks keratin. Minimal buatkan museum itu saja," harap dia

Siapapun pemerintahnya, ujar dia, diharapkan menyadari bahwa kerajaan, kesultanan, kedatuan atau lainnya juga menjadi bagian dari nusantara negeri ini.

"Intinya kembali ke kearifan lokal. Kami minta negara lebih memperhatikan hidupnya sejarah, bukan hanya cerita saja. Apabila tidak dibudidayakan, tidak dipelihara maka akan hilang. Sejarah hanyalah tinggal sejarah," tuturnya.

Namun melalui kesempatan tersebut, dirinya mengapresiasi bentuk kepedulian pemerintah untuk menggalang kebhinekaan dalam konteks kebudayaan.

"Alhamdulillah tadi juga sempat menyerahkan buku sejarah kerajaan Pulau Laut kepada Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Drs. Syarmadani serta Kasubdit ketahanan Seni dan Budaya Kemendagri, Dra. Elly Yuniarti," jelas dia mengakhiri.

Baca Juga: Pembangunan Jembatan Pulau Laut Bakal Digarap Bersama

Baca Juga:Titik Terang Jembatan Pulau Laut, Pemprov Kalsel Hadap Menteri Bappenas

Baca Juga:Silo Grup Menang, Walhi Kecewa Pulau Laut Terancam Tambang

Reporter: Musnita Sari
Editor: Fariz Fadhillah



Komentar
Banner
Banner