bakabar.com, BANJARMASIN – Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin tinggal menghitung bulan. Bukan hanya kalangan politisi yang digadang-gadang akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai tersebut.
Namun, kalangan birokrat pun diprediksi akan bersaing di bursa Pilwali 2020 nanti.
Sejauh ini, terdapat dua birokrat yang digadang-gadang akan maju di kontestasi politik daerah lima tahun itu.
Mereka, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Abdul Haris Makkie dan Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira.
Lantas, bagaimana potensi kedua birokrat sekaligus Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut?
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM Samahudin Muharram menilai, sebagai publik figur dan birokrat, tentu keduanya memiliki nilai tawar yang tinggi.
Namun, keduanya bukan tokoh partai politik. Sehingga mesti proaktif melakukan pendekatan dengan parpol terkait. Pastinya, dengan beberapa syarat.
Pertama, harus sejalan dengan kebijakan partai. Lalu, memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun Banjarmasin.
“Kemudian kompensasi terhadap partai politik harus jelas,” ucap Mantan Ketua KPU Kalsel itu kepada bakabar.com, Jumat (16/8) pagi.
Bukan hanya itu, keduanya berpotensi juga dilamar oleh parpol untuk menjadi pendamping tokoh politisi yang yang akan diusung menjadi calon wali kota Banjarmasin.
“Apalagi dua tokoh tersebut saat ini sangat menjual ke masyarakat, karena dikenal sebagai birokrat yang memiliki kinerja baik,” jelasnya.
Misalnya Abdul Haris Makkie. Menurutnya, di samping malang melintang di dunia birokrasi, Abdul Haris juga dikenal sebagai Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel.
“Sehingga memiliki basis pendukung yang jelas,” tegasnya.
Kemudian, Nurul Fajar Desira juga dikenal sebagai birokrat yang selama ini pernah menduduki jabatan sebagai Kadis di Pemko Banjarmasin.
“Rekam jejak ini akan menjadi perhatian parpol sekaligus calon wali kota atau calon wakil wali kota Banjarmasin,” ujarnya.
Apabila keduanya tertarik, sambung dia, tentu harus mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
“Paling tidak harus dilakukan analisis dan kajian melalui survei. Baru bisa berhitung secara politik untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan elektabilitas,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, keduanya memilih bungkam dan enggan berkomentar sepatah katapun.
“Untuk saat ini kita no coment,” ucap Sekda Kalsel, Abdul Haris Makkie.
Begitu juga, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira yang hanya tersenyum. Bahkan, ia menutup mulut rapat-rapat.
Baca Juga: Pilwali Banjarmasin: Dugaan 'Curi Start' Kader PDIP, Hermansyah Tak Ambil Pusing
Baca Juga: Pilkada 2020, Golkar Persilakan Kader Maju Independen
Baca Juga: Pemilu 2019, Caleg Tak Maksimalkan Fasilitas APK KPU Kalsel
Baca Juga: Respon Ibnu Sina Dengar Hasnur Maju Pilwali Banjarmasin
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
