bakabar.com, MARABAHAN – Sosok ketua DPRD Barito Kuala periode 2019-2024 sudah ditentukan. Namun nama terpilih masih disimpan rapat-rapat oleh DPD Partai Golkar Batola.
Sebagai parpol pemenang Pemilu 2019 di Batola, Golkar memang berhak menempatkan kader mereka di kursi pimpinan DPRD.
Proses menuju kursi tersebut pun sudah dilakukan melalui pengajuan tiga nama ke DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. Mereka adalah Muhammad Zamruni, Saleh dan Syarif Faisal.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, Zamruni yang bertarung di Dapil 4 mengantongi 2.990 suara. Sedangkan Saleh dan Syarif masing-masing mendapatkan 5.347 dan 3.333 suara dari Dapil 1.
Belakangan diketahui Zamruni mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Pengunduran disampaikan sekitar seminggu setelah pengajuan ke DPP Partai Golkar.
Setelah mengurucut menjadi dua nama, persaingan tinggal menyisakan antara Saleh dan Syarif. Saleh dianggap calon kuat, lantaran juga dipercaya menjadi ketua DPRD Batola sementara pasca pelantikan.
Kendati demikian, Syarif tidak dapat dipandang sebelah mata, karena terbukti tiga kali melenggang menjadi wakil rakyat Bumi Ije Jela.
Namun terlepas dari kekurangan maupun kelebihan kedua calon tersebut, DPD Partai Gokar Batola sudah mendapatkan bocoran nama yang terpilih.
“Kami sudah mengantongi satu nama kader yang menjadi Ketua DPRD Batola.
Namun masih rahasia dan tunggu saja pengumuman resmi,” tukas Ketua DPD Partai Golkar Batola, Rahmadian Noor, Rabu (7/8).
Sementara Saleh siap menjabat ketua DPRD Batola, kalau memang dipercaya, “Saya sudah menerima surat pimpinan sementara. Namun untuk jabatan definitif, saya belum mengetahui,” papar Saleh.
“Sebagai kader partai, kami siap ditugaskan dan mengakomodir kepentingan orang banyak. Sekalipun partai warna-warni, semuanya tetap harus bekerjasama sesuai Undang-Undang untuk kepentingan bersama,” imbuhnya.
Di sisi lain, Syarif juga tidak kalah siap. Selain telah memiliki pengalaman memadai, ayah dua anak ini memenuhi enam poin yang disyaratkan Partai Golkar untuk menjadi ketua.
Enam poin tersebut di antaranya kader yang menjadi pengurus harian, baik kabupaten atau provinsi. Kemudian pernah menjabat anggota DPR, pendidikan minimal S1 dan tidak pernah menjadi anggota parpol lain.
“Tentu saya siap mendapatkan amanah tersebut. Saya juga yakin DPD 1 dan DPP objektif memilih kader terbaik,” tegas Syarif.
“Bahkan sebenarnya saya berharap dilakukan fit and proper test dalam pemilihan ini, karena DPRD merupakan lembaga krusial,” tandasnya.
Baca Juga: Pemilu 2019 Jadi Bahan Evaluasi Hadapi Pilkada 2020
Baca Juga: Petahana Kades Lasung Batu Kembali Unggul
Baca Juga: Puar Junaidi Siap Layani Tuntutan Balik Kuasa Hukum H Rusli?
Reporter: Bastian Alkaf
Editor : Syarif