bakabar.com, TANJUNGSELOR – Gubernur Irianto Lambrie menegur keras sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan memanipulasi absensi. Mereka umumnya berada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
"Saya banyak menerima laporan, ada pegawai-pegawai yang nakal. Bahkan ada di tataran eselon II. Salah satunya soal absensi. Ada yang memanipulasi absensi. Saya minta ini tidak terulang lagi. Kita harus belajar disiplin dari apapun. Kalau soal absensi saja tidak disiplin, memanipulasi, kerjanya pasti juga tidak bagus. Nanti akan ada sanksi tegas, bagi yang melakukan itu. Tolong ini menjadi perhatian," kata eks Sekprov Kaltim itu, dikutip bakabar.com dari Humas Pemprov Kaltara, Rabu.
Dalam rapat staf, kemarin, Irianto meminta para ASN untuk lebih meningkatkan kedisiplinan.
Selain soal kedisplinan pegawai, dalam pertemuan itu juga dibahas terkait pemeriksaan oleh tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sesuai laporan yang diterima, ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan dan pemeriksaan. Di antaranya, terkait perencanaan, perizinan, pengelolaan barang milik daerah, penataan usahaan barang milik daerah, inventarisasi aset, data kependudukan hingga terkait BUMDes.
"Hal lain yang kita bahas tadi adalah soal pengelolaan hutan kota di Tanjung Selor. Saya minta ini segera dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Kalau memang mereka tidak mampu mengelola, serahkan saja asetnya. Nanti sinergi dengan pusat kita bangun," kata Irianto.
Persoalan lain, dievaluasi mengenai pengelolaan aset. Gubernur minta lebih ditertibkan. Data-data aset, harus segera dilengkapi.
"Juga evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk SMA/SMK. Alhamdulillah, sesuai laporan tadi, secara umum berjalan lancar. Meski ada sedikit persoalan teknis, masih bisa diselesaikan," ujar Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan, mengenai persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON), utamanya Pra-PON yang akan dilaksanakan tahun ini. Terkait pendanaan, karena anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltara, maka perlu ada dukungan pihak swasta.
"Dalam waktu dekat akan kita kumpulkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltara, agar bisa membantu. Nanti dikomunikasikan dengan KONI," ujar Irianto.
Baca Juga: ASN Pemko Kosong, Hermansyah Geram
Editor: Fariz Fadhillah
