bakabar.com, KANDANGAN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Hulu Sungai Selatan (HSS)memiliki fasilitas pelayanan publikyang baru untuk melayani masyarakat.
Dinas PMPTSP berada satu lingkup dengan perkantoran Bupati HSS. Fasilitas pelayanan publik yang ada pada Dinas PMPTSP HSS tersebut diresmikan oleh Bupati HSS Drs H. Achmad Fikry M.AP yang ditandai dengan pemotongan pita.
Lebih luas dari sebelumnya, tempat pelayanan yang baru ini dilengkapi ruang konsultasi, survei kepuasan masyarakat,ruang laktasi bagi ibu-ibu menyusui, ruang bermain anak, dan toilet ramah penyandang disabilitas. Serta, tersedia di ruang pelayanan dengan sistem shift, penggunaan aplikasi sippolin (Sistem Pelayanan Secara On Line).
Bupati H Achmad Fikry saat meninjau Fasilitas pelayanan publik yang ada di Dinas PMPTSP Kabupaten HSS. Foto - bakabar.com/Simah
Usai syukuran dan peresmian, Bupati H Achmad Fikry MAP mengatakan, dibukanya fasilitas pelayanan publikdi Dinas PMPTSP merupakan salah salah satu upaya mewujudkan visi Kabupaten HSS sebagai pemerintahan yang melayani. “Saya berharap, perbaikan ruang pelayanan harus diiringi dengan perbaikan kualitas pelayanan.Bukan cuma di dinas, tapi juga di setiap kecamatan,” katanya.
Bupati HSS Drs H Achmad Fikry, berharap peresmian ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat HSS dan kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus berbenah memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat.
Kemudian Bupati menyatakan bahwa Pemda untuk menjadikan pemerintahan yang melayani sudah dimulai sejak periode pertama, seiring dengan kebijakan pemerintah, langkah-langkah nyata telah dilakukan yang dimulai dengan penempatan sarjana pendamping desa sejahtera, karena ujung tombak pelayanan ada di desa.
Konsep awal, lanjutnya, menempatkan sarjana pendamping desa sejahtera dengan semangat untuk memberikan pelayanan di Kantor Kepala Desa. Seiring kebijakan tersebut, di programkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Selain itu, Pemda harus terus berbenah. Karena unit-unit yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah potret pemerintah.
Bupati berharap dengan adanya Dinas PMPTSP, masyarakat tidak lagi bolak balik. Namun kendala yang harus segera diatasi adalah karena pelayanan kedepan satu pintu tidak bisa tanpa adanya dukungan OPD lain sehingga OPD punya pemahaman yang sama bahwa wajah pelayanan pemerintah ada di PMPTSP.
Selain itu, para petugas agar bisa memperingatkan 6 bulan sebelum batas perijinan berakhir sehingga tidak ada perijinan yang melewati batas waktu. "Selamat bekerja, semoga semangat untuk memberikan pelayanan terus dikembangkan dan ditingkatkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten HSS Ir Hj.Elyani Yustika mengucapkan terimakasih atas dukungan penuh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, sehingga Dinas PMPTSP Kabupaten HSS dari tahun ke tahun terus berbenah dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang menjadi aspek penilaian dari Tim Menpan RB, Ombudsman, dan lain sebagainya yang diantaranya pada 2016, masih KPPT melaksanakan rehab meja pelayanan dari yang tertutup menjadi terbuka (face to face).
Selanjutnya, pada 2017 disetujui 4 orang pengadaan tenaga kontrak untuk FO sehingga secara full stand by di ruang pelayanan dengan sistem shift, penggunaan aplikasi sippolin (Sistem Pelayanan Secara On Line), tersedianya mobil operasional pelayanan tim teknis yang tentunya akan memudahkan tim untuk survey lapangan.
Kemudian pada 2018 dilakukan rehab toilet (umum dan disabilitas), PMPTSP mengutamakan pada pelayanan penyandang disabilitas, perluasan/pembenahan ruang back office, pengadaan CCTV, penambahan sarana komputer dan printer.
Sedangkan pada 2019 ini dilakukan perluasan ruang tunggu pelayanan, pengadaan kursi roda, pembuatan ruang bermain anak dan fasilitas pendukungnya, pembuatan ruang laktasi dan fasilitas pendukungnya, pengadaan mesin antrean serta survey kepuasan masyarakat secara elektronik serta peningkatan SDM tentang pelayanan prima (excellent service) dan rencana MoU dengan BNI untuk pembayaran non tunai.
"Alhamdulillah tahun 2018 Tim Kemenpan RB melaksanakan penilaian terhadap 3 SKPD pelayanan publik (Dinas PMPTSP, Dukcatpil dan RSUD Brigjen H Hasan Basry Kandangan) dengan mendapat penghargaan predikat kategori baik dan dari ombudsman dengan tingkat kepatuhan tinggi (92,53)," katanya.
Hj.Elyani Yustika berharap Dinas PMPTSP Kabupaten HSS bisa terus meningkatkan nilai pelayanan publik dari Kemenpan RB di tahun 2019 ini menjadi nilai predikat A sehingga bisa menambah dana insentif daerah sebagai bentuk reward.
Hadir pada peresmian tersebut Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad S AP, Sekretaris Daerah Drs H.Muhammad Noor, para asisten, staf ahli dan para Kepala SKPD.
Baca Juga: Intip Hadiah Pemkab HST untuk Gimar!
Baca Juga: Bupati H Achmad Fikry Terima Satyalencana Pembangunan
Reporter: SimahEditor: Aprianoor
