bakabar.com, BANJARMASIN – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah usai. Tak berselang lama, publik akan dipertontonkan dengan kontestasi panggung politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Di Kalimantan Selatan, sosok Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalsel H Muhidin sangat menarik untuk dibahas.
Ia pun optimistis akan maju sebagai Wakil Gubernur Kalsel mendampingi sang incumbent H Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin untuk Pilkada 2020 nanti.
Menariknya, selaku pimpinan partai politik, Muhidin juga mengusung sang anak sulungnya H Karmila sebagai calon Wali Kota Banjarmasin menantang sang petahana Ibnu Sina.
Mengingat, H Karmila sebagai peraih suara terbanyak dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah pemilihan (Dapil) 1 Banjarmasin.
Tak cukup hanya di situ, mantan wali kota Banjarmasin itu dipastikan akan memilih sang menantu Harry Wijaya untuk mengisi posisi Ketua DPRD Banjarmasin.
Lantas, sistem politik apa yang telah dianut Muhidin bersama keluarga?
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, Dr Muhammad Uhaib As’ad, M.Si menilai apa yang dilakukan oleh Muhidin merupakan wujud dari dinasti politik.
Mungkin fenomena politik semacam itu, kata dia, tak hanya terjadi di Kalsel. Melainkan, politik dinasti juga terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk fenomena transisi demokrasi. Dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi liberal.
“Orang daerah mengambil kesempatan untuk membangun sistem oligarki. Baik secara politik maupun ekonomi.”
“Dengan memperkuat patronase politik. Salah satunya yakni tumbuhnya dinasti politik ini,” tegasnya.
Dinasti politik, sambung dia, memiliki beberapa sisi gelap. Diantaranya ditandai dengan maraknya praktik korupsi di sektor pemerintah daerah. Kemudian, terdapat penyalahgunaan wewenang. Baik dari Bupati maupun Gubernur.
Selanjutnya, tambah dia, demokrasi dijadikan pasar gelap politik oleh oligarki yang memiliki notabene sebagai pengusaha.
“Hampir semua pejabat daerah berlatar belakang pengusaha, karena di sini adanya kepentingan bisnis. Tentu, sebagai pengusaha perlu adanya dukungan politik dari lembaga legislatif,” cetus Akademisi Uniska ini.
Kembali ke kasus H Muhidin, Uhaib menilai, Ketua DPW PAN Kalsel itu sedang berternak politik dengan menempatkan anak dan istri di lembaga legislatif maupun eksekutif untukmemperkuat basis oligarki melalui kontestasi politik.
Menurutnya, bagi pemilik modal, apa saja bisa dilakukan untuk menguasai panggung demokrasi. Salah satunya, menempatkan anak sebagai calon wali kota dan menantu sebagai calon Ketua DPRD Banjarmasin.
“Ini suatu fenomena demokrasi oligarki. Di mana suatu sistem struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang atau elite yang mengandalkan kekuatan modal dan uang,” katanya.
Politik oligarki, ungkap dia, sungguh tak sehat secara demokrasi. Lantaran, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. “Karena orang tidak memiliki modal. Ini menjadi insiden buruk di Banjarmasin,” tegasnya.
Muhidin merupakan seorang pengusaha. politik dan bisnis, ujar Uhaib, merupakan simbiosis yang tak terpisahkan. Muhidin dinilai membuat oligarki dengan tujuan kepentingan bisnis.”Ini tak demokratis karena seperti berternak kekuasaan politik,” ujar dia.
Kemudian, terkait pencalonan H Karmila sebagai Wali Kota Banjarmasin, Uhaib mempertanyakan prestasi yang telah diraih yang bersangkutan.
Menurutnya, apabila hanya mengandalkan finansial,maka negara ini akan terus tersanderan dan menjadi impotensi.
“Negara harus jadi patron, bukan client. hanya orang yang memiliki uang yang mereka yang bisa meraih kekuasaan. Bukan melihat kearah demokrasi secara substantif,” tutupnya.
Baca Juga:Ditunjuk Dampingi Paman Birin di Pilkada 2020, Begini Tanggapan H Muhidin
Baca Juga:Ketua Karang Taruna Kabupaten Banjar Fahrani Siap Bersaing di Pilkada 2020
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif
