bakabar.com, BANJARMASIN – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan mendorong penuh komitmen daerah, terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.
Untuk merealisasikannya, Kemenkumham melakukan sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di level provinsi maupun kabupaten/kota. Rapat koordinasi digelar di ruang rapat Thamrin, kantor Bappeda Kalsel, Rabu siang.
Kepala Bidang HAM, Kemenkumham Kalsel, Rosita Amperawati berharap, adanya kesetaraan gender maka tak ada lagi bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan.
“Dari sana perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan efisiensi bisa tercapai,” ujar dia.
Pemilihan program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah.
Karenanya, perlu pengkajian terhadap isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis yang merupakan berbagai persoalan, baik internasional, nasional hingga regional.
Rosita mengatakan, Kemenkumham Kalsel, pada bidang HAM telah meanggarkan program diseminasi HAM pada Sub Bidang pemajuan HAM sebagai komitmen dengan kesetaraan gender.
“Ada sosialisasi tentang pernikahan dini, yang merupakan salah satu sumber terjadinya kekerasan dalam keluarga,”ujarnya.
Selain itu, berdasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.27/2018 tentang penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, Kemenkumham Kalsel, juga telah menyediakan fasilitas yang berbasis HAM, seperti ruangan laktasi, ruang bermain anak dan fasilitas lainnya yang ramah disabilitas.
Baca Juga: Kemenkumham RI Kekurangan 3000 Tenaga Pembimbing Kemasyarakatan
Rapat koordinasi Kemenkumham Kalsel di kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Rabu siang. Foto-Istimewa
Reporter: AHC07Editor: Fariz F
