bakabar.com, BANJARMASIN – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira masih menutup rapat soal lokasi lahan calon ibukota baru.
Ketersediaan lahan seluas 600.000 hektare (Ha) untuk dibangun pusat pemerintahan baru terungkap usai Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Jakarta.
Lahan seluas dua kali 300 ribu hektar yang diusulkan itu telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalsel Tahun 2015-2035. Artinya, tak mengganggu kawasan lain. Seperti kawasan hutan dan pertanian masyarakat.
Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira. Foto-bakabar.com/Rizal Khalqi
“Lokasinya itu kita tidak bisa kita buka, karena kuatir akan dikuasai oleh perorangan,” ujar Fajar kepada bakabar.com.
Fajar yang ditunjuk sebagai ketua tim dalam persiapan alternatif ibukota, mengatakan kasus serupa pernah terjadi pada zaman pemerintahan Presiden Suharto.
Fajar menceritakan, kala itu wacana pemindahan ibukota ke daerah Jonggol, membuat para spekulan tanah berlomba untuk membangun.
Dampaknya, harga jual tanah melambung. Kondisi ini, kata dia, tentu akan membebani anggaran pemerintah untuk pemindahan ibu kota.
Meski secara rinci enggan menyebut, kata Fajar Kotabaru dan Batulicin paling berpeluang menjadi alternatif ibukota.
“Selain sudah jelas ada infrastruktur, dua daerah tersebut aman dari bencana,” katanya.
Secara rinci dia menyebutkan yang masuk dalam kriteria itu adalah pantai. Bukan lahan rawa atau gambut. Bebas bencana termasuk gempa, tsunami, bebas kabut asap dan kesediaan air bakunya banyak.
“Kita sudah ajukan beberapa daerah ke pemerintah pusat, nah sekarang sedang dikaji,” tuturnya.
Selain itu yang paling penting adalah tanah tersebut adalah milik negara. Bukan milik daerah atau pemerintah daerah setempat yang bersinggungan dengan tanah rakyat.
Dalam lawatannya ke Kalimantan, belum lama ini, Presiden Joko Widodo memilih mengunjungi Kaltim dan Kalteng. Beppeda menganggap santai perkembangan tersebut.
“Kalau ibarat makan nasi, yang enak itu biasanya di belakangan,” candanya.
Dia tak menampik adanya kompetisi sesama daerah alternatif ibu kota saat ini. Meski demikian, daerah manapun yang ditunjuk pemerintah pusat, kata dia, mesti saling mendukung.
“Walau tak menjadi daerah ibukota Kalsel juga akan diuntungkan, Kalaupun dipilih, kami juga siap,” ungkap dia.
Ya, kandidat ibukota baru memang sudah dipastikan berada di luar Jawa. Pilihannya mengerucut pada empat provinsi di jantung Indonesia. Kaltim, Kalsel, dan Kalteng , dan Sulawesi Barat. Masing-masing tampak memiliki keunggulan yang menjadikannya layak sebagai ibu kota baru.
Kaji Usulan Pembangunan Kalsel
Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang mengkaji usulan pembangunan di Kalsel .
Bappenas, kata Fajar, menjanjikan pada Senin (13/5) seluruh usulan rencana pembangunan Kalsel akan dibahas. "Untuk diputuskan usulan yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat,” ujar dikutip bakabar.com dari Antara, Jumat (10/5).
Dalam Musrenbang 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo di Shangri-La Hotel Jakarta, pembangunan ibukota baru diusulkan melalui sumber pendanaan APBN 2020.
Menurut mantan Kadis PU Kota Banjarmasin ini, Kalsel telah mempersiapkan Rencana Kegiatan Pembangunan 2020 lengkap dengan dokumen-dokumen penting.
Musrenbang tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan dan sejumlah terkait pemprov.
Pejabat pusat yang hadir dalam acara itu adalah, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
“Presiden memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk segera membangun konektivitas infrastruktur dengan tempat produksi di daerah, kawasan industri, kawasan wisata, industri kecil, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak kemajuan ekonomi,” katanya.
Kemudian reformasi birokrasi harus betul-betul dilaksanakan, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan organisasi, penyederhanaan perizinan.
Permasalahan lainnya yang takCalon Ibukota Baru kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia, artinya, mulai sekarang harus ditingkatkan kualitas SDM, baik melalui pendidikan maupun pelatihan kerja.
Baca Juga: Walhi Gamang Soal Rencana Pemindahan Ibukota ke Kalsel
Baca Juga: Disiapkan untuk Lokasi Ibu Kota, Dewan Kalsel: Tidak Percaya Lahan Siap Tanpa Pembebasan
Baca Juga: Tanggapan Dewan Kalsel Terkait Ibu Kota Baru
Baca Juga: Bappenas Pastikan Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024
Reporter: Rizal KhalqiEditor: Fariz Fadhillah
