bakabar.com, BANJARMASIN - Upaya untuk mendukung penyelamatan tambang di Meratus tak selaras dengan langkah Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketua BPP Kalsel, H Abidin memandang pemerintah tak bisa melarang kegiatan tambang kepada siapa pun yang mempunyai izin resmi.
“Saya sudah bicara dengan Bapak Prabowo, urusan tambang sesuai dengan prosedur pemerintah. Kalau mereka punya izin, ngapain dilarang. Yang dilarang mungkin yang tidak punya izin resmi,” tekan pengusaha yang juga ketua DPD Partai Gerindra Kalsel ini.
Soal boleh tidaknya melakukan kegiatan tambang memasuki wilayah masyarakat, terang Abidin, itu sudah ada prosedurnya.
Baca Juga:Nasib Meratus di Tahun Politik 2019, Terkungkung Oligarki
Baca Juga:Banding Gugur, Walhi: Bahaya Mengintai Meratus
Ketua BPP Kalsel, H Abidin. Foto-bakabar.com/Rizal Khalqi
Dikemukakannya, jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilantik menjadi memimpin negeri ini, pemerintah akan berpihak padamasyarakat.
“Prabowo-Sandi selalu memikirkan nasib masyarakat pedesaan. Baik itu Petani dan mereka penambang. Jika pertambangan distop, maka pekerjaan masyarakat tidak bertambah. Tak hanya itu, Prabowo-Sandi juga membuka investasi yang tidak menyulitkan investor,” paparnya.
Sekadar diketahui, kampanye menyelamatkan lingkungan hidup di Pegunungan Meratus terus menggema.
Bahkan ada rencana studi analisis yang diumumkan di media massa turut meresahkan masyarakat HST, terlebih bagi mereka yang tergabung dalam gerakan #SaveMeratus.
Banyak pihaknya memandang, pertambangan itu akan menghilangkan ekonomi kerakyatan yang sudah ada sejak dulu. Bahkan akan menghancurkan ruang hidup dan sumber kehidupan rakyat.
Baca Juga:Rusak Lingkungan Itu Haram, MUI Dukung Save Meratus..!!
Baca Juga:Save Meratus, Pemkab HST Tagih Jawaban Menteri Jonan
Reporter: Rizal KhalqiEditor: Syarif
