bakabar.com, MARTAPURA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Banjar menggelar Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pengelola Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel Dengan Menggunakan Aplikasi Siskudes”. Acara di aula Dinas Pendidikan Banjar, Senin (5/3) itu dihadiri BPKP, DPR RI, Polri, BPK RI, dan Pemerintah Banjar.
Baca Juga:Tes Urine 105 Siswa SMK di Banjarmasin, Intip Hasilnya!
“Saya menyambut baik dan mengucapkan terimakasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan yang telah berinisiatif atas penyelenggaraan acara workshop pada hari ini,” kata Bupati Banjar KH Khalilurrahman melalui Sekda Banjar Nasrun Syah.
Ditambahkan Nasrun Syah, sehubungan dengan telah ditetapkannya Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, yang mana keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk itu, kepala desa harus segera memahami dan melaksanakan peraturan tersebut.
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) yang dilahirkan BPKP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dinilai sangat memberikan kemudahan dan membantu dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Baca Juga:Selangkah Lagi BSF Masuk Event Nasional
“Alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2018 desa-desa di Kabupaten Banjar telah melaksanakan laporan keuangan dengan aplikasi Siskeudes dan telah dilakukan kompilasi di tingkat kabupaten walaupun belum semua desa,” jelasnya.
Ia meminta kepada para peserta workshop, khususnya para pambakal mengikuti dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini dengan baik dan tuntas. Sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaporan dana dan tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
Selanjutnya, Nasrun Syah juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat lebih memudahkan bagi desa dalam pembuatan Peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
Baca Juga:Tenang, Stok Daging Beku untuk Haul Sekumpul Ke-14 Dijamin Aman
Reporter: Reza Rifani
Editor: Syarif
