Tak Berkategori

Di Pontianak, Hadi Mulyadi Sebut Dominasi Migas Segera Tergantikan

apahabar.com, PONTIANAK – Dalam visi Kaltim berdaulat, pemerintah provinsi setempat bertekad melepas ketergantungan akan sektor pertambangan…

Featured-Image
Ilustrasi perkebunan Kelapa Sawit. Foto-antara

bakabar.com, PONTIANAK – Dalam visi Kaltim berdaulat, pemerintah provinsi setempat bertekad melepas ketergantungan akan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, maupun batu bara.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di sub sektor perkebunan khususnya sawit bisa menjadi sektor alternatif.

“Sub sektor perkebunan diprioritaskan menggantikan dominasi migas dan batu bara terhadap perekonomian Kaltim,” kata Hadi Mulyadi dikutip dalam laman resmi Pemrov Kaltim, Kamis (21/3).

Baca Juga: Pemprov Kaltara Dorong Eksplorasi Potensi Perikanan dan Kelautan

Wagub Hadi hadir pada forum pelaku usaha kelapa sawit regional Kalimantan sebagai keynote speakers dengan materi Multiplayer Effect pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terhadap masyarakat Kaltim di Hotel Ibis Pontianak Kalimantan Barat, kemarin.

Borneo Forum 2019 diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) se-Kalimantan bertema Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan.

Sejauh ini, pembangunan perkebunan di Kaltim bertujuan meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan, melalui pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi besar menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, sub sektor perkebunan ini tidak saja mampu mengembangkan wilayah juga menyerap tenaga kerja serta menciptakan nilai tambah melalui percepatan pembangunan industri hilir berbasis kelapa sawit.

Di samping itu, dari sun sektor perkebunan diharapkan berkontribusi dalam pengembangan energi baru terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kaltim saat ini masih di hadapkan pada permasalahan pemerataan hasil pembangunan. Berdasarkan data indeks tingkat kesenjangan pendapatan antara kelompok pendapatan masyarakat di Kaltim meningkat, dari 0,332 pada tahun 2017 menjadi 0,342 pada tahun 2018.

Karena itu, ungkap Hadi, pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dilakukan melalui pengembangan pertanian dalam arti luas dan sub sektor perkebunan berkontribusi 52 persen di sektor pertanian.

“Oleh karena itu, penting untuk menjaga investasi pada sub sektor ini,” harap dia.

Sementara itu, jika dilihat ketenagakerjaan sektor ekonomi kerakyatan sektor perdagangan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 25,23 persen.

Sedangkan sektor pertanian peringkat kedua dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 21.32 persen. Tenaga kerja yang langsung bekerja pada subsektor perkebunan sebanyak 337.972 jiwa.

“Perkebunan menjadi tumpuan hidup rakyat Kaltim. Perlu perhatian khusus sebab berpengaruh signifikan terhadap upaya mengurangi kesenjangan pembangunan,” jelas Hadi.

Ditambahkan keterlibatan masyarakat dalam usaha perkebunan yang diatur dalam kemitraan perkebunan saat ini telah mencapai 21,25 persen dari luas total kebun sawit di Kaltim.

“Kondisi ini menunjukkan potensi masih besar. Selain serapan tenaga kerja juga andalan dalam percepatan pencapaian desa berlistrik,” ujar politikus PKS ini.

Baca Juga: Pangkas Impor Minyak Nasional, Intip Strategi Pertamina

Editor: Fariz Fadhillah

Komentar
Banner
Banner