bakabar.com, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan memberikan atensi khusus terhadap tingginya harga dan isu kelangkaan elpiji 3 Kg yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Salah satu rencana untuk mengatasi mahalnya si ‘melon’ itu, DPRD merasa perlu menggandeng pemerintah daerah untuk mengelola distribusi.
Baca Juga:Agen 'Nakal' hingga Pengecer Sepeda Motor Menjamur, LPG di Kalsel Jadi Langka?
Baca Juga:Konsumsi BBM dan LPG di Kalimantan Naik
“Nanti akan kita bicarakan dengan pemerintah, apakah memang perlu untuk dibuat perusahaan daerah khusus untuk menyalurkan elpiji 3 Kg ini,” ujar Suwardi Sarlan Ketua Komisi II DPRD Kalsel ditemui di ruang komisi II, Kamis (31/1) siang.
Selama ini sambung Suwardi, masyarakat selalu mengambinghitamkan Pertamina jika terjadi kelangkaan elpiji 3 Kg. Padahal perseroan tersebut kata dia selalu menambah suplai elpiji 3 kg pada masyarakat.
Baca Juga:Warga 'Serbu' Pangkalan LPG, Jatah 500 Tabung 'Melon' Ludes Sekejap
Seperti misalnya pada pertengahan Januari 2019 lalu, Pertamina telah menambah lebih dari 50 ribu tabung di Banjarmasin.
“Kalau dari pengisisan elpiji ke agen itu aman. Dari agen ke pengecer juga masih aman. Nah yang jadi perosalan jika ada pengecer yang mencoba untuk bermain,” katanya.
Selain itu, agar persoalan elpiji 3 kg tidak berlarut, pihaknya juga akan meminta Pertamina melepas elpiji 3 kg non subsidi ke pasaran.
“Salah satu alasan masyarakat, beralih ke elpiji 3 kg karena mudah dibawa. Nah kita coba minta Pertamina mengeluarakan elpiji 3 kg,” pungkasnya.
Baca Juga:Klaim Pasokan LPG 'Melon' ke Kalimantan Selatan Aman
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
