bakabar.com, BANJARMASIN – Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, agar sistem zonasi pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jangan sampai merugikan atau menambah berat pasien.
Selain itu, jangan sampai ada rumah sakit kekurangan pasien, ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kesehatan, Yazidie Fauzi SKom mengemukakan harapan tersebut di Banjarmasin, Sabtu.
Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, sistem zonasi BPJS Kesehatan dapat menguntungkan semua pihak, jangan justru sebaliknya.
Begitu pula dengan sistem zonasi tersebut hendaknya dapat meningkatkan pelayanan serta mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, lanjut Yazidie yang juga Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel itu.
Terkait sistem zonasi BPJS Kes itu, Komisi IV DPRD Kalsel menemui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mempertanyakan, apakah hal tersebut sudah melalui kajian terlebih dahulu dengan seksama.
Selain itu, apakah sistem zonasi BPJS Kes tersebut sepengetahuan Kemenkes, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota terdapat empat rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin yang juga menjadi rujukan RSUD kabupaten/kota se-provinsi tersebut.
Kemudian sejumlah rumah sakit (RS) swasta dan dari instansi vertikal yaitu Tempat Perawatan Tentara (TPT) Teluk Dalam Banjarmasin, RS TNU-AU, serta RS Bhayangkara Banjarmasin. Dari sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta di “Bumi Perjuangan Pangeran kecil belum menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga:Intip 5 Koleksi Mobil Mewah Bintang Sepakbola Dunia
Sumber : Antara
Editor : Syarif
