bakabar.com, BANJARMASIN- Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin berharap, DPP PAN mengkaji ulang soal sanksi bagi daerah yang berbeda sikap atas dukungan di Pilpres 2019.
“Alhamdulillah Sekjend dibatalkan, mungkin untuk dirapatkan kembali apakah perlu ditindak atau tidak,” jelasnya.
Tapi, Muhidin masih menunggu keputusan ini. Apakah akan DPP kembali ke sini atau pihaknya yang ke sana.
Muhidin, calon Gubernur Kalsel ini menilai, adanya kewajaran adanya wacana perombakan pengurus pasca perbedaan sikap.
Kendati demikian, dengan batalnya kedatangan Sekjen PAN Eddy Soeparno jabatan Ketua DPW PAN dipastikan masih diduduki H Muhidin.
Baca Juga :Sekjen DPP PAN Batal ke Kalsel, Pengurus Batal Dirombak
Seperti diketahui, Muhidin mendeklarasikan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf pada Minggu (9/12) lalu. Deklarasi itu berbuntut panjang. PAN mencopot Muhidin dari posisi Ketua DPW PAN Kalsel.
Hari ini, pasca-pencopotan, PAN pun menentukan nasib Muhidin di partai. Sumber di DPP PAN pusat mengatakan Eddy batal ke Banua lantaran karena sesuatu hal.
Rencananya orang nomor dua di internal partai ini akan menghadiri Rapat Koordinasi bersama 13 Kabupaten/kota di Hotel Best Western, Kamis (13/12). Informasi yang dihimpun Eddy diketahui tengah membuka pelatihan kader PAN di Karawang.
Muhidin menilai harusnya DPP PAN merapatkan kembali kebijakan dalam melakukan sanksi kepada aksi pembelotan terkait dukungan pesta demokrasi nanti.
Baca Juga :Dipecat, Muhidin Enggan Jadi 'Kutu Loncat"
Reporter: Bahaudin
Editor: Fariz
