bakabar.com, BANJARMASIN – Penanganan Covid-19 di Kota Banjarmasin dinilai bak jalan di tempat seiring kembali diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV.
bakabar.com merangkum sejumlah upaya telah dilakukan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dalam menekan laju peredaran Covid-19. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM skala mikro, PPKM darurat hingga level 4.
Namun keputusan berkata lain. Sekali lagi, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengumumkan perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali pada Senin malam (6/9).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan PPKM level IV diperpanjang hingga 2 pekan atau 20 September 2021.
Kasus positif mingguan, angka vaksinasi hingga pasien yang dirawat Rumah Sakit (RS) membuat situasi tersebut berulang kali diperpanjang.
Ibnu Sina sampai bingung dengan putusan pemerintah pusat. Ia langsung bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin sesuai hasil evaluasi tiga indikator.
Indikator kasus terkonfirmasi positif mingguan total 278 kasus dengan rata rata 39,71 per 100 ribu penduduk menunjukkan level II.
BOR atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit per minggunya mencapai 16,85%. Atau dari 9 rumah sakit rujukan Covid-19 terisi 124 tempat tidur.
Untuk kasus dalam perawatan mingguan mencapai 123,29 dengan rata rata 17,61 kasus per 100 ribu penduduk. Dari tiga indikator tersebut, menurut Ibnu mestinya Banjarmasin dalam status pembatasan level III.
"Kenapa datanya berbeda, ternyata datanya sama KPC-PEN dengan yang kita pegang. Sama angkanya kita berada di level di 2, 3, 2," ujarnya.
Ibnu bilang tidak ada ruang protes untuk mengubah status PPKM level 4 yang ditetapkan pemerintah pusat.
Padahal, kata dia bahwa pihaknya sebetulnya telah bekerja keras selama 1 bulan terakhir. Termasuk melakukan penyekatan di Kilometer 6, salah satu pintu masuk menuju Banjarmasin.
Petugas kesehatan pun tak bosan menyampaikan edukasi ke masyarakat agar menjaga protokol kesehatan saat beraktivitas. Lantas, bagaimana dengan tracing?
Untuk Tracing, Ibnu bilang, sudah dilaksanakan dan kelurahan menyampaikan terbantu dengan adanya tenaga relawan dari kementerian. Terhitung 52 kelurahan di Banjarmasin tidak ada zona merah.
"Angka itu sebenarnya sudah landai sekali, mungkin pemerintah pusat punya alasan bahwa ditambah supaya betul betul landai dan kasusnya rendah," pungkasnya.
Terlepas dari perbedaan persepsi itu, Ibnu menyatakan siap mengikuti segala aturan PPKM level IV selama 2 pekan lagi. Ibnu optimistis mempertahankan kinerja penanganan Covid-19.
Misalnya, menunda pembelajaran tatap muka (PTM), hingga menutup aktivitas pariwisata dan tempat hiburan malam (THM) sementara waktu.
"Saya ambil positifnya saja, mungkin diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk disiplin prokes dan jangan sampai terlena," pungkasnya.
Lantas, sudah efektifkan kebijakan yang diterapkan pemerintah?
Pemerhati kebijakan publik Banjarmasin, Muhammad Pazri menyayangkan perpanjangan PPKM level IV ini.
Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hanya dua provinsi di Kalimantan yang menerapkan PPKM level IV.
Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian khusus ke sejumlah provinsi yang memiliki angka vaksinasi lebih rendah dari angka nasional, seperti Kalsel dan Aceh. Dan, secara umum, PPKM level 4 di luar Jawa/Bali turun menjadi 23 kabupaten dan kota dari sebelumnya 34 kabupaten dan kota.
“Lalu siapa yang paling bertanggung jawab? berapa banyak kerugian masyarakat, kalau disebutkan salah satu indikator PPKM level 4 dilanjutkan karena Kalsel angka vaksinasi lebih rendah, padahal faktanya ketika masyarakat mau vaksin saat ini, banyak puskesmas mengatakan vaksin kosong di Banjarmasin,” ujar direktur Borneo Law Firm ini.
Perpanjangan PPKM, menurut Pazri, mengindikasikan pemerintah inkonsisten. Di satu sisi menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19, namun di sisi lain tetap memperpanjang PPKM.
“Kan aneh, seharusnya kalau sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang. Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM,” ujarnya.
Menurut Pazri, pemerintah saat ini kurang mendengar aspirasi masyarakat.
“Seolah tidak mendengar jeritan rakyat di mana-mana makin banyak terdampak pandemi virus corona. Saat ini para pekerja makin banyak yang di-PHK dan dirumahkan. Gara-gara PPKM level 4, pergerakan masyarakat berbagai aktivitas dan usaha, UMKM masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas. Sementara, kelas menengah ke bawah tekanan ekonominya makin sulit,” paparnya.
Pazri mencermati dari beberapa pekan PPKM level 4 tak efektif pelaksanaannya.
“Apa yang didapat keberhasilannya, berapa total dana yang dikeluarkan, seperti apa parameter kongkret, seperti transparansi datanya. Kalau pun turun kasus positifnya, data itu karena jumlah orang diperiksa atau testing PCR dan tes antigennya diturunkan,” ujarnya.
Memperpanjang PPKM level 4, Pazri menilai pemerintah sama saja telah menunjukkan kebijakan yang jauh dari efektif dibanding negara negara lain.
“Kebijakan ini seharusnya dievaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang ideal, lebih efektif disesuaikan dengan karakteristik, kearifan lokal wilayah masing-masing . Evaluasi juga perlu difokuskan pada para pemangku kebijakan PPKM dari pusat sampai daerah,” ujarnya.
Andai terus memaksakan PKKM level 4, menurut Pazri, hanya akan membuat masyarakat lebih bingung.
“Dan akhirnya bisa jadi tidak mengikuti kebijakan PPKM karena sudah tidak percaya dengan pemerintah. Saat ini banyak masyarakat yang sakit, ada dugaan gejala Covid enggan berobat ke puskesmas dan ke RS lebih baik di rumah berobat jalan, karena banyaknya prasangka-prasangka dengan pemerintah, itu yang jadi PR utama saat ini,” ujarnya.
Sebagian masyarakat akan menjadi sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil. Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah kepercayaan ini akan semakin tajam.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin krisis sosial terus terjadi mengingat sebagian masyarakat sudah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Dan jangan sampai masyarakat berpikir, lebih baik mati karena Covid-19 daripada mati karena kelaparan. Kalau ini yang ada di benak masyarakat, dikuatirkan masyarakat akan semakin nekat dan tak peduli dengan semua aturan apapun dari PPKM level IV,” ujarnya.
Dirinya berharap perpanjangan PPKM level 4 ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. “Kalau tidak berdasar ya harus dicabut, evaluasi total harus dilakukan, Pemprov Kalsel dan Pemda Kabupaten Kota juga harus serius dan menyampaikannya, jangan hanya formalitas, saat ini edukasi masyarakat penting terus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tetap meyakini Covid itu nyata adanya dan vaksinasi merata dipercepat terus dijalankan, serta pemerintah juga harus melihat keadaan dan kebutuhan fakta di lapangan,” ujarnya.
