apahabar.com, JAKARTA – Walhi menerangkan proyek food estate yang dicanangkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto diwarnai dengan teror dan intimidasi terhadap warga Kalimantan Tengah.
“Mereka dipaksa menyerahkan lahan untuk jadi lahan food estate dan bahkan yang menolak diintimidasi melalui aparat keamanan,” kata Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinata kepada apahabar.com, Jumat (27/10).
Baca Juga: Proyek Food Estate Prabowo Dicap Penyebab Karhutla di Kalteng
Bayu mengungkap adanya upaya pemerintah memaksa masyarakat menandatangani surat persetujuan dalam memuluskan proyek food estate.
Dalam surat tersebut, kata Bayu, terdapat poin yang menyebut masyarakat tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan di lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan food estate.
Menurut Bayu, alasan beberapa petani menolak food estate adalah karena lahan pertanian mereka sudah ditanami. Namun, karena sudah terlanjut ada proses survei dan sosialisasi dari pemerintah maka warga mau tidak mau harus menyerahkan lahannya.
Baca Juga: Deforestasi Meningkat, Greenpeace Minta Proyek Food Estate Berhenti
Bayu menuturkan, pada awal program food estate, pembukaan lahan dilakukan oleh aparat TNI dan Polri.
“Bisa dilihat ada plang-plang yang menerangkan lahan itu dibuka atau dikerjakan oleh Korem. Itu yang ditemukan di lapangan dan ini yang membuat masyarakat tidak berani menahan atau menolak lahan mereka jadi food estate,” jelasnya.
Proses pengolahan lahan oleh aparat ini, lanjut Bayu, membuat lahan pertanian rusak karena digarap oleh orang yang tidak punya kapasitas di bidang pertanian.
Baca Juga: Kritik DPR Soal Food Estate, Banyak Masalah saat Eksekusi
Kerusakan lahan ini membuat petani harus kerja dua kali untuk mengolah kembali lahan yang rusak tersebut baru kemudian menanam.
Bayu juga menyebut, teror dan intimidasi yang dilakukan aparat tidak selesai sampai di situ. Usai terbukti gagal, kata Bayu, masyarakat yang memberikan pernyataan ke media terkait kegagalan program food estate mendapat intimidasi dan teror.
“Warga yang dimintai statemennya itu diteror dinas pertanian, kepolisian setempat, ditanya kenapa memberi pernyataan seperti itu. Kami telah menguatkan mereka untuk tidak perlu datang memenuhi panggilan karena kalau itu tidak benar, ada hak jawab yang bisa diberikan,” ujarnya.