Hilirisasi SDA

Wamenkeu: Hilirisasi Dorong Indonesia Keluar dari 'Middle Income Trap'

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan penjelasan terkait sejumlah kebijakan larangan ekspor yang ditetapkan di Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan kebijakan larangan ekspor bahan mentah sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan Indonesia.

Hal itu disampaikan Suahasil dalam acara Economic Outlook & Everlasting Transformative Leadership yang disiarkan langsung melalui YouTube PLN Pusdiklat, Senin, (13/2).

Menurutnya, larangan ekspor diperlukan sebagai motivasi bagi pengusaha dalam negeri untuk ikut serta dalam pengembangan hilirisasi industri. Hilirisasi penting untuk mendorong Indonesia dari keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah.

Hilrisasi juga merupakan wadah pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan pendapatan per kapita lebih tinggi tanpa mengandalkan sektor manufaktur.

Baca Juga: Tingkatkan Nilai Tambah, Bahlil Ungkap Peran UU Cipta Kerja dalam Hilirisasi Indonesia

“Nggak bisa dari agrikultur, terus lompat ke jasa. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan adalah hilirisasi sumber daya alam, karena itu yang kita punya,” ujarnya.

Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong hilirisasi industri melalui pelarangan ekspor komoditas bahan mentah. “Ambil sumber daya alam, diproses lebih lanjut di dalam negeri,” imbuhnya.

Saat ini, komoditas bahan mentah tidak lagi menjadi prioritas dalam kegiatan ekspor. Semua komoditas harus memiliki nilai tambah untuk mengoptimakan penerimaan di dalam negeri.

Sebab jika impor dilakukan, hasilnya tidak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Uang yang dihasilkan dari dalam negeri diharapkan akan kembali lagi ke dalam negeri.

Baca Juga: Hilirisasi 21 Komoditas, Indonesia Kejar 545,5 Miliar Dolar AS di 2024

Hilirisasi bukan sekadar soal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Hilirisasi seharusnya bisa menciptakan rantai produksi yang melibatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Ketika Bapak Presiden sudah mengatakan tahun 2024 kredit perbankan harus dikucurkan untuk UMKM, esensinya adalah untuk menciptakan UMKM baru,” tutupnya.