Wali Kota Banjarbaru Lantik Ratusan ASN Termasuk Kepala Disporabudpar

Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkot

Foto bersama usai pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Pemkot Banjarbaru. Foto: MC Banjarbaru

bakabar.com, BANJARBARU - Wali Kota Hj Erna Lisa Halaby melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 130 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Selasa (16/12).

Di antara ratusan peserta, terdapat Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) yang menjadi satu-satunya pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT). Kemudian 53 pejabat administrator dan 76 pejabat pengawas.

Pengisian JPT dilakukan melalui tahapan seleksi terbuka yang berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam kesempatan tersebut, Lisa menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis untuk penyegaran organisasi serta penempatan ASN sesuai kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi.

“Selamat kepada seluruh ASN yang dilantik. Amanah yang diberikan hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Banjarbaru,” ungkapnya.

Lisa juga mengingatkan bahwa jabatan bukan simbol kedudukan atau penghargaan semata, tetapi amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.

Setiap pejabat dituntut bekerja profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika sebagai aparatur negara serta pelayan masyarakat.

“Jabatan adalah ladang amal jika dijalankan dengan baik dan benar. Ini bukan panggung kebanggaan, melainkan sarana pengabdian. Pegang amanah ini dengan kejujuran, keadilan, dan ketulusan,” tegasnya.

Lisa pun menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah agar pemerintahan berjalan efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dukungan perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat dinilai krusial demi keberhasilan program pembangunan.