apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan tak ada skema pinjaman dalam pembangunan ibu kota baru, sekalipun melibatkan figur asing sebagai dewan pengarah.
Pemerintah, kata dia, akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 17 Januari 2020.
“Yang kita tawarkan satu: tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” kata Presiden, dilansir apahabar.com dari laman Setneg.go.id, Sabtu (18/1).
Untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama, Presiden telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.
Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Presiden menyebut bahwa dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.
“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Presiden.
Selain itu, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional.
Dengan terbangunnya kepercayaan, kata Presiden, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.
“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.
Adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini Presiden belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurut Presiden, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.
“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” ungkapnya.
Soal figur asing, seperti diwartakan sebelumnya, mendapat sorotan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
"Setelah sayembara maket usai, rezim pedagang [Pemerintah, Red] sedang berkeliling berbagai negara menjajakkan maket-nya ke para calon pembeli persis seperti sales rumah dan properti menyiapkan stand di mal-mal," ujar Dinamisator Jatam Nasional Merah Johansyah dihubungi apahabar.com, Kamis (16/1).
"Para calon pembeli itu diikat dengan posisi sebagai dewan pengarah ibu kota baru seperti Tony Blair, dan dikompensasi dengan pulau kecil Mori di Sulawesi Tengah seperti Pangeran Abu Dhabi, layaknya pedagang apapun dilakukan yang penting dagangan terjual," sambung Merah.
Baca Juga: Arahan Terbaru Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Regulasi Jadi Atensi Jokowi
Baca Juga: Draf RUU Omnibus Law, Presiden Jokowi Target Beres Pekan Ini
Editor: Fariz Fadhillah