Ancaman PHK

Wakil Ketum KADIN Ingatkan Pemerintah Soal Ancaman Gelombang PHK di 2023

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan sinyal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meluas di tahun 2023.

Ilustrasi PHK. Foto-Ilustrasi/jatiminews.id

apahabar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan sinyal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meluas di tahun 2023.

Menurutnya, ada beberapa aspek yang menjadi faktor potensi PHK di tahun ini, mulai dari permintaan yang menurun hingga masuknya produk-produk ilegal. Sejauh ini, Shinta belum bisa memastikan kisaran angka bertambahnya PHK tahun ini.

"Kenyataannya sekarang aspek-aspeknya banyak, selain demand ekspor turun, kemudian ada barang-barang ilegal yang masuk ini sangat mempengaruhi. Terus otomatisasi juga mempengaruhi industri tekstil kita. Jadi ini sekarang kelihatannya akan bertambah kelihatanya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Di sisi lain, ungkap Shinta, saat ini semua industri sedang berjalan ke arah hijau dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia harus memprioritaskan hal-hal yang menjadi produk unggulan agar di sisa waktu 10 tahun menuju negara maju dapat terwujud.

Baca Juga: TEI 2023, Wakil Ketum Kadin: Indonesia Cari Pangsa Pasar Baru

“Industri hijau, EBT (energi baru terbarukan), kendaraan listrik (electric vehicle/EV), infrastruktur juga yang hijau, transportasi juga dan value added industry karena itu juga yang jadi fokus Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Shinta menuturkan, Indonesia kini mencari pangsa pasar baru ke Asia Selatan dan Afrika. "Jadi sekarang mulai menjajah pasar-pasar baru non tradisional," kata Shinta.

Serta tidak lupa, ujar Shinta, agar kerja sama bilateral dalam perdagangan dengan pasar tradisional seperti Uni Eropa dan Amerika tetap harus dijaga.

"Juga kan kita sudah ada Indonesia Australia CEPA, nah ini harus kita pastikan utilisasi bisa jalan, sama juga dengan perjanjian negara dagang dengan negara-negara seperti IFTA," ujarnya.