apahabar.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi membeberkan perkataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Bambang, kata Hadi, menyatakan 82 persen Kaltim dipastikan menjadi Ibu kota Negara.
Kaltim, menurut mantan legislator Kaltim di Senayan itu siap dari segala sisi dan sudah pernah dipaparkan saat satu mobil dengan Presiden Joko Widodo.
Di mana poin penting yang disampaikan adalah provinsi ini selain memiliki keunggulan georafis dan demografis juga unggul dari sisi sosiologis dan sosiokultural.
Terlebih jika dibanding beberapa provinsi lainnya di Kalimantan. Sejak kerajaan Kutai sampai sekarang tidak pernah ada kerusuhan. Itu menjadi poin besar kata Jokowi kepada Hadi.
“Saya mengajak Pelaksana Harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Prof Ginandjar Kartasasmita untuk berkunjung ke keraton Kutai Kartanegara,” jelas dia, Hadi dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Kaltim, Rabu.
Ginandjar, kata Hadi, melihat gamelan hadiah Keraton Yogyakarta. Gamelan tadi merupakan bukti sejak ratusan tahun lalu Yogyakarta dan Kerajaan Kutai telah terjadi menjalin hubungan diplomatik yang baik.
Hadi menambahkan di seberang Sungai Mahakam ada yang namanya Samarinda Seberang. Daerah itu hadiah dari kerajaan Kutai kepada perantau Sulawesi Selatan. Artinya masyarakat Kaltim terbuka untuk semua agama, suku, ras.
“Karena jangan khawatir, masyarakat siap menerima Kaltim menjadi ibukota negara. Insyaallah pada 5 Agustus mendatang, Gubernur Kaltim diundang presiden untuk pemaparan akhir sebagai calon ibu kota negara. Pada 16 Agustus, Presiden Jokowi akan menyampaikan keputusan tentang ibu kota negara, kita siap menyambut Kaltim sebagai ibu kota negara,” tegas Hadi Mulyadi.
Diwartakan sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Kalimantan menjadi lokasi ibu kota baru sudah disetujui presiden.
Proses pemindahan ibu kota negara pada 2019 sebagai keputusan, 2020 sebagai proses perencanaan, 2021-2023 proses pembangunan, dan 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
Jika jadi dilaksanakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta diprediksi menelan biaya Rp466 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta.
Selain Kaltim, kandidat lainnya adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jokowi sendiri sudah mengunjungi Kaltim dan Kalteng awal Mei lalu.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Jutaan PNS Diboyong ke Kalimantan
Baca Juga: Bakal Calon Ibu Kota, Harga Tanah di Gunung Mas Naik 4 Kali Lipat
Editor: Fariz Fadhillah