apahabar.com, JAKARTA - Senior Economist PT Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto menyampaikan volatilitas ekonomi di Amerika Serikat (AS) masih akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada semester II-2023.
“Second half, saya rasa memang masih cukup besar. Karena, yang pertama setelah ada kesepakatan debt ceiling (plafon utang) AS, itu sebenarnya tidak menyelesaikan semua masalah,” ujar Rully dalam Media Day: June 2023 di Jakarta, Kamis (8/6).
Dengan pembahasan plafon utang yang berlarut-larut pada beberapa waktu yang lalu, Ia mengungkapkan bahwa permasalahan jangka panjang pemerintah AS saat ini adalah kepemilikan cash yang terbatas.
“Mereka (AS) memiliki cash yang sangat terbatas. Karena, mereka selama beberapa bulan terakhir masih tidak ada kesepakatan mengenai utang, ini menyebabkan pemerintah AS menerbitkan lebih banyak utang ke depan,” ujar Rully.
Baca Juga: Nyaris Gagal Bayar, Presiden Biden Naikkan Batas Utang AS
Selain itu, ia melanjutkan arah kebijakan The Federal Reserve (The Fed) terkait suku bunga acuannya masih akan mempengaruhi pergerakan pasar saham Indonesia pada semester II-2023.
“Sampai dengan kuartal III-2023 masih akan tetap tinggi volatilitasnya. Kalau udah ada kepastian dari terminal ratenya The Fed, itu mungkin seharusnya volatilitas akan lebih menurun,” ujar Rully.
Pada kesempatan ini, Mirae Asset Sekuritas belum merubah target capaian IHSG yang sebesar Rp7.850 pada tahun ini, dengan kemungkinan akan mengubahnya pada semester II-2023 nanti.
“Target IHSG sendiri sampai saat ini kita masih belum mengubah. Kita baru akan rilis di second half, keluar di awal Juli,” ujar Rully.
Baca Juga: Penguatan Mayoritas Bursa Kawasan dan Global, IHSG Melesat
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani Undang- Undang (UU) penangguhan plafon utang pemerintah, yang meloloskan AS dari ancaman kebangkrutan akibat gagal bayar yang pertama kali dalam sejarah.
Namun demikian, kewenangan peminjaman akan diperpanjang hingga 2 Januari 2025, dua bulan setelah pemilihan presiden tahun depan.
Selain itu, legislasi juga menyerukan untuk mempertahankan sebagian besar belanja federal pada level yang sekarang ini pada tahun fiskal yang dimulai pada bulan Oktober, dengan kenaikan 1 persen dalam 12 bulan berikutnya.