apahabar.com, PELAIHARI – Keberadaan Pelabuhan Pelaihari di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Tala) masih dinilai kurang maksimal.
Kendati demikian, adanya Pelabuhan Pelaihari Swarangan ini diyakini mampu memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya itu, Pelabuhan Pelaihari Swarangan tersebut, melengkapi Kawasan Industri (KI) Jorong. Terlebih KI Jorong merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sejauh ini, keberadaan pelabuhan juga menjadi pokok bahasan dalam Rapat Kerja DPRD Tala melalui komisi I dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kintap.
“Dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas. Termasuk Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang memang sudah sesuai,” kata ketua Komisi I DPRD Tala, Yoga Pinis Suhendra ditemui apahabar.com di Kantor DPRD Tala, Rabu (16/3/2022).
Kendati sudah beroperasi, diakuinya, keberadaan pelabuhan tersebut belum maksimal. Alasannya, kata dia, masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala.
“Sarana air bersih dan jaringan listrik ini yang masih menjadi kendala di Pelabuhan Pelaihari Swarangan. Selain itu, infrastruktur jalan masuk ke arah pelabuhan perlu perhatian Pemerintah Daerah,” ungkap dia.
Terkait masalah infrastruktur kata Yoga, Komisi I DPRD Tala, UPP Kintap dan Dinas Perhubungan Tala sudah sepakat akan menindaklanjuti ke Kemenhub RI dan Komisi II DPR RI yang membidangi masalah perhubungan.
Cetak Sejarah! Pelabuhan Pelaihari Bongkar Perdana Batu Bara Kokas dari Australia
“Kita berharap nantinya mendapatkan alokasi dana dari APBN, karena Kabupaten Tala merupakan pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Maka dari itu perencanaan pelabuhan ini sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari supaya berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.
Menurut Yoga, dalam RIP kemampuan batas di dermaga pelabuhan kapal tongkang batu bara bisa sandar 1000 dead weight tons (dwt).
Hal itu lah yang perlu ditingkatkan, karena di Tala punya banyak para pengusaha batu bara, batu besi, minyak CPO, yang mana nantinya bisa menggunakan pelabuhan.
“DWS Pelabuhan Pelaihari Swarangan itu perlu ditingkatkan, masih ada ruang panjang dan kedalaman pelabuhan sampai ke kapasitas 5000 dead weight tons (dwt),” terangnya.
Atas rencana besar tersebut, selanjutnya Komisi I DPRD dan Pemkab Tala akan melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Perhubungan.
Tujuannya untuk melengkapi syarat teknis dan administrasi dan menyampaikan Pengelolaan Pelabuhan Pelaihari Swarangan, apakah nanti dikelola pihak Pemkab, Swasta, atau Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Alternatif-alternatif itu akan coba kita rumuskan dan maksimalkan agar bisa berjalan baik,” katanya.
Selain itu, baru-baru ini, pihaknya meminta Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Laut itu untuk membuat kajian kemampuan dari Pemkab sendiri.
“Kemudian akses penunjang seperti pemecah ombak bronjong jalan, air bersih dan listrik yang tercantum dalam RIP. Sehingga dengan janjian itu akan jadi bahan kami untuk menarik anggaran APBN melalui Kementerian Perhubungan Laut dan Komisi II DPR RI,” tandasnya.
Realisasi KI Jorong, Perlu Intervensi Pak Jokowi Bila Tak Ingin ‘Mati Suri’