apahabar.com, BANJARBARU – Sinyal pemindahan ibu kota negara direspon cepat oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.
Sebelumnya, sinyal pemindahan ‘jantung’ negara ke luar pulau Jawa menguat. Seiring Rapat Terbatas Pemindahan Ibu Kota digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin (29/4).
Secara terang-terangan, Presiden Jokowi ingin ibu kota berada di luar pulau Jawa. Kemacetan di Jakarta sudah kronis. Pun, dengan pertumbuhan penduduk di pulau Jawa.
Selain itu, degradasi sosial yang cukup tajam di Jakarta. Sebagai pusat pemerintah dan bisnis sekaligus. Juga, tingkat pencemaran yang cukup tinggi di Pulau Jawa.
"Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," tandasnya.
Ada beberapa provinsi yang disebut-sebut menjadi lokasi pilihannya, salah satunya adalah Kalsel.
Lantas, Jokowi meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyiapkan segala sesuatunya.
Gubernur Kalsel, kata Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, merespon rencana ini secara positif.
“Kalsel siap untuk jadi ibu kota negara. Kami sudah siapkan lahan seluas 300 ribu hektare. Berada di Kabupaten Tanah Bumbu,” ungkapnya membeberkan.
Fajar menyebut lahan tersebut milik negara. Jadi dijamin tak ada pembebasan lahan lagi. Karakteristik lahan disebutkan juga bebatuan. Bukan rawa. Tidak ada gunung berapi dan lempeng tektonik. Pasti bebas dari bencana gempa.
apahabar.com/Zulfikar
“Serta dekat dengan pelabuhan laut dalam. Sehingga cocok untuk dibangun gedung-gedung tinggi,” jelasnya.
Fajar menilai karakteristik masyarakat Kalsel terkenal ramah. Dengan keberagaman suku juga jadi modal tersendiri.
Dia mengungkapkan, pemerintah pusat sempat melakukan kajian pada akhir 2018 yang lalu. Di mana ikut berembus isu serupa soal pemindahan ibu kota.
Pemprov Kalsel, kata dia, telah menentukan konsep ibu kota yang akan diajukan ke Presiden. Yaitu, ibukota negara maritim. Di mana pusat pemerintahan nantinya akan berada di pinggir laut lepas.
“Negara maritim adalah identitas Indonesia, dan ini akan kami angkat. Daerah yang tepat, Tanah Bumbu dan Kotabaru karena berada di pinggir laut,” bebernya.
Menurut Fajar, konsep itu sendiri sudah mereka jelaskan di dalam proposal pengajuan, yang sudah mereka buat pada 2017 tanah lalu.
“Dalam proposal itu, ada juga penjelasan-penjelasan mengenai kondisi Tanah Bumbu dan Kotabaru. Serta Kalsel pada umumnya. Agar menjadi bahan pertimbangan presiden, untuk memilih kita,” tambahnya.
Salah satu kelebihan Kalsel yang dipaparkan dalam proposal itu adalah dari letak geografis. Berada di Pulau Kalimantan, Kalsel tepat berada di titik tengah Indonesia. Dengan begitu, Banua berdekatan dengan semua daerah yang ada di Indonesia.
“Tempat kita ini dengan ke Sulawesi, Papua dan Sumatera ke sini juga dekat. Beda dengan ibu kota sekarang, Papua kalau mau ke Jakarta membutuhkan banyak biaya karena jauh,” tambahnya.
Pertimbangan geografis lainnya, menurutnya Kalsel dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Di mana, difungsikan sebagai jalur pelayaran Internasional. Kapal dari Jepang dan Korea, jika hendak ke Australia akan melintasi ALKI II ini.
“Selain itu Kalsel sudah memiliki infrastruktur yang lengkap. Seperti, Bandara Syamsudin Noor yang saat ini sedang dibangun menjadi bandara internasional. Kemudian, Pelabuhan Trisakti dan tiga pelabuhan lain yang ada di Batulicin dan Kotabaru,” tegasnya.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Pengamat Sebut Tanbu Lebih Berpeluang dari Penajam
Baca Juga: Ini Kriteria Ibu Kota Baru, Bagaimana dengan Kalsel?
Baca Juga: Jokowi Pastikan Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Nama Tanbu Disebut?
Baca Juga: Jokowi Kirim Sinyal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Baca Juga: Kemenko Polhukam akan Tinjau Palangkaraya Sebagai Ibu Kota Pemerintahan
Reporter: Zepi Al AyubiEditor: Fariz Fadhillah