bakabar.com, BANJARBARU - Usai melakukan kesalahan input, Bank Kalsel mendapat ultimatum dari Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, Selasa (28/10).
Kelalaian dimaksud terjadi dalam penginputan data. Seharusnya masuk kolom milik Pemprov Kalsel, tapi malah terinput ke kolom Pemkot Banjarbaru.
Laporan yang keliru itu lantas masuk ke Bank Indonesia, lalu menjadi data yang diungkap dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10) lalu.
Hal tersebut pun sempat menimbulkan polemik, karena Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Pemkot Banjarbaru memiliki uang mengendap di bank sebesar Rp5,1 triliun.
Agar kejadian serupa tidak terulang, Muhidin mengingatkan agar Bank Kalsel melakukan evaluasi.
"Saya minta direktur (Bank Kalsel) untuk mengevaluasi internal, supaya kejadian serupa tidak lagi terulang kembali. Persoalan ini berat, karena Kalsel menjadi bahan pembicaraan nasional," ungkap Muhidin.
Pun kesalahan penginputan menjadikan banyak persepsi buruk di masyarakat, "Nanti orang mengira uang tersebut memberikan keuntungan untuk gubernur. Padahal tidak sama sekali," tuturnya.
Disisi lain, Muhidin memastikan serapan anggaran akan berjalan maskimal. Sekarang sudah mulai dikerjakan beberapa proyek. Salah satunya Jembatan Pulau Laut.
"Per tanggal 28 Oktober 2025, sudah diserap anggaran sekitar Rp280 miliar. Semua terus bejalan," tutup Muhidin.